Kemendikbud Tepis Dugaan Data BSU Bocor

KEMENTERIAN Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah merespons rumor tentang adanya dugaan kebocoran data pribadi para guru dan tenaga kependidikan honorer penerima bantuan subsidi upah (BSU).

Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Ditjen GTK-Kemendikbud) menepis kabar adanya dugaan kebocoran data tersebut, kemarin.

“Tidak terjadi kebocoran data pada sistem Data Pokok Pendidikan atau Dapodik. Kemendikbud telah menelusuri secara terperinci data dimaksud dan hasilnya tidak bersumber dari Kemendikbud,” kata Dirjen GTK Kemendikbud Iwan Syahril menjawab Media Indonesia, kemarin.

Sebelumnya, Koordinator Perhimpunan untuk Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim melalui rilisnya menyayangkan ber edarnya data-data pribadi yang diduga milik para guru dan tenaga kependidikan honorer dan swasta, calon penerima BSU sebesar Rp1,8 juta dari Kemendikbud. Hal tersebut membuat para guru honorer resah.  Itu karena dalam konten berbentuk aplikasi excel tersebut, tercantum ratusan ribu namanama orang yang diduga calon penerima BSU Kemendikbud.

“Sampai-sampai ada nomor induk kependudukan, nomor rekening yang bersangkutan, bahkan nama ibu kandung. Kami sangat  menyayangkan data pribadi ini bocor dan tersebar ke publik melalui Whatsapp group (WAG),” ujar Satriwan.

Lebih lanjut, Iwan Syahril menjelaskan kini pihaknya terus melakukan investigasi dengan pihak-pihak terkait lainnya.

“Kami memahami animo masyarakat sangat tinggi terkait dengan program ini dan Kemendikbud tidak akan berhenti untuk berupaya memberikan pelayanan terbaik. Kami juga menegaskan kembali komitmen menjaga perlindungan data pribadi yang dikelola melalui sistem pendataan pendidik dan tenaga kependidikan nasional sesuai peraturan perundangan yang berlaku tetap terus terlaksana,” pungkas Iwan.

Untuk diketahui, pada konferensi pers, Selasa (17/11), Mendikbud Nadiem Makarim menjelaskan BSU bagi guru honorer dan tenaga kependidikan non-PNS akan diberikan pada sekitar 2 juta orang. Mereka akan mendapat bantuan sekitar Rp1,8 juta rupiah yang disalurkan dalam tiga bulan.

Menurut Nadiem, pemerintah memberi BSU guna membantu ujung tombak pendidikan di berbagai macam sekolah dan perguruan tinggi yang saat ini terdampak akibat pandemi covid-19.

Perhatian DPR RI

Adanya keresahan di kalangan kependidikan tersebut direspons Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda, kemarin, yang menyatakan kasus ini menjadi kritikan keras bagi Kemendikbud, terutama dalam hal proteksi data stakeholder pendidikan, baik itu siswa, mahasiswa, guru, maupun dosen.

“Harus ada investigasi internal di Kemendikbud karena ini sudah beberapa kali terjadi,” kata Huda kepada Medcom.id, kemarin.

Huda meminta Kemendikbud segera melakukan penyelidikan. Harus segera dipastikan pula kebocorannya ada di level mana dan lekas dikonsolidasikan.

Komisi X DPR menyesalkan bila dugaan kebocoran data pribadi penerima BSU ini benar-benar terjadi. Ia menegaskan, semua lembaga negara wajib melakukan proteksi terhadap data pribadi. (H-1)