KEMENTERIAN Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyatakan pelaksanaan Asesmen Nasional (AN) pengganti ujian nasional (UN) tetap digelar sesuai rencana, dimulai pada Maret 2021. Prosesnya dilakukan bertahap dimulai dengan jenjang SMA.
Pelaksanaan AN akan dibagi bertahap pada Maret atau April untuk jenjang SMA, SMK dan SMP sederajat dan jenjang SD dan MI (Madrasah Ibtidaiyah) pada Agustus 2021.
"SMP, SMA sederajat dilaksanakan sebelum puasa, sekitar Maret April secara bergantian, tidak serentak agar bisa berbagi sumber daya," terang Plt Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Totok Suprayitno, seperti dilansir dari Medcom.id.
Totok menegaskan hal itu dalam Rapat Kerja antara Komisi X DPR dengan Mendikbud Nadiem Makarim, Senin,16 November 2020. Kepada DPR, Totok menjelaskan, hasil Asesmen Nasional digunakan sebagai baseline data tanpa konsekuensi pada siapapun, baik itu siswa, guru, kepala sekolah, sekolah maupun pemerintah daerah.
Totok mengungkapkan AN dimulai pada jenjang SMA berlanjut ke SMK bertujuan agar infrastruktur SMA bisa digunakan di SMK, lalu setelah itu SMP seperti strategi UNBK (Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK).
"Laporan penyelenggaraan AN jenjang SMP dan SMA sederajat akan selesai di bulan Juli, sedangkan untuk pelaksanaan AN di SD dan MI di Agustus dan laporan selesai pada Oktober 2021," urai Totok.
Meski Mendikbud Nadiem Makarim mengatakan, tidak perlu ada persiapan khusus dalam pelaksanaan AN, seperti bimbingan belajar, namun Totok mengatakan bahwa sejumlah persiapan tetap dapat dilakukan dalam bentuk lain.
"Bapak Ibu guru bisa mulai mengubah cara pembelajaran dan asesmennya. Kalau dulu selalu gunakan pilihan ganda dalam membuat soal ujian, atau jawaban yang hanya punya satu jawaban benar, maka sekolah diharapkan bisa memfasilitasi guru untuk lakukan perbaikan pembelajaran kepada dan asesmen yang lebih mengasah nalar peserta didik," papar Totok.
Sebelumnya, Deputi Bidang Pendidikan dan Agama Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Agus Sartono menyarankan agar AN dimundurkan hingga Oktober 2021 karena dinilai belum siap. Menurutnya, masih banyak materi pembahasan yang belum rampung disepakati. Satu hal yang mengganjal ialah belum jelasnya pelaksanaan ujian kesetaraan jika kebijakan AN diberlakukan. (H-2)
