MAYORITAS kasus kekerasan terhadap perempuan yang tercatat dalam data SIMFONI PPA ialah kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Dari 5.573 kasus yang tercatat, 3.419 kasus atau 60,75% merupakan kasus KDRT.
Angka ini dikhawatirkan belum menggambarkan jumlah kasus sebenarnya karena KDRT masih dianggap sebagai ranah pribadi/ domestik yang tidak perlu diungkap sebagai konsumsi publik.
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Menteri PPPA), Bintang Puspayoga, menyatakan KDRT sebenarnya persoalan publik yang secara nyata diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT sehingga dibutuhkan sosialisasi dengan pendekatan khusus ke akar rumput dan komunitas muda-mudi agar mereka me ngenali sejak dini jenis jenis KDRT.
“Mata rantai KDRT dapat diputus bila komunitas muda mudi sebagai calon ibu dan calon ayah dalam rumah tangga diberikan pemahaman pengetahuan dan peran yang signifi kan dalam penghapusan KDRT,” kata Bintang dalam keterangan resmi, Sabtu (14/11).
Keberadaan dan pelibatan komunitas muda-mudi, kata dia, merupakan langkah strategis. Semakin cepat kaum muda-mudi mengenali potensi KDRT, semakin siap mereka menangkal dan/atau menghindarinya.
Sementara itu, penanganan KDRT bagi mereka yang sudah berumah tangga jauh lebih sulit, kita memerlukan waktu, pengorbanan, dan biaya yang lebih banyak.
Begitu pula dampak fisik maupun psikologis yang dirasakan korban pun sangat besar.
“Oleh karena itu, sumber daya perlu diinvestasikan pada upaya pencegahan,” tegasnya.
Karena sifatnya cenderung terselubung, sosialisasi pen cegahan KDRT, menurut Bintang, harus lebih masif dilakukan dengan menggandeng banyak pihak.
Pencegahan
Kepala Dinas PP dan PA di Kabupaten Luwu Utara, Andi Sarrapi, mengungkapkan pencegahan KDRT di wilayahnya dilakukan dengan melibatkan Forum Anak dan Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang tetap aktif membuka layanan meskipun sekretariat Puspaga terdampak bencana.
“Pendekatan kekeluargaan yang intensif dari para konselor Puspaga turut membantu mengungkapkan kasus KDRT,” ungkapnya.
Pada 2021, mereka berharap dapat memiliki tenaga psikolog klinis tanpa harus merujuk ke provinsi untuk membantu deteksi dini pada korban KDRT.
Sebelumnya, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Makassar mengungkapkan pihaknya menangani kasus eksploitasi anak dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) khususnya yang menimpa perempuan dan anak. “Jadi selain kondisi akibat faktor ekonomi di lingkungan keluarga, mayoritas juga dipicu dampak pandemi covid-19,” kata Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DPPPA Kota Makassar Tenri A Palallo, di Makassar.
Guna menekan kasus tersebut, lanjut Teri, jauh sebelumnya pihaknya telah membangun selter warga berbasis RT/RW pada setiap kecamatan. Posko tersebut dapat memudahkan
warga mengadukan langsung apabila mendengar atau melihat ada dugaan kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan segera ditangani. (Ata/Aiw/Ant/H-3)
