Nadiem Diminta Mundurkan Jadwal Asesmen Nasional

PERSIAPAN asesmen nasional (AN) yang direncanakan pada April 2021 mendatang dinilai belum matang. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim diminta untuk memundurkan jadwal AN.

Deputi Bidang Pendidikan dan Agama Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Agus Sartono, mengutarakan hal itu, kemarin.

“Kalau saya sarankan realisasinya mundur Oktober 2021 atau di 2022 kalau memang belum siap,” ujar Agus di gedung Kemenko PMK, Jakarta Pusat, seperti dilansir dari Medcom.id.

AN sedianya akan menjadi pengganti ujian nasional (UN) dan ujian sekolah berstandar nasional (USBN), sebagai salah satu terbosan program Merdeka Belajar di era Mas Menteri Nadiem.

Namun, menurut Agus, pembahasan AN antara pihaknya dan Kemendikbud pun belum final. Masih banyak materi pembahasan yang belum rampung disepakati. Satu hal yang mengganjal ialah belum jelasnya pelaksanaan ujian kesetaraan jika kebijakan AN diberlakukan.

“Sekarang ujian kesetaraan bagaimana yang paket A, B, C kan dengan UN tidak ada, kita kan kesulitan juga. Orang yang mau mencalon jadi anggota DPRD perlu ijazah kesetaraan SMA bagaimana caranya?” ungkap dia.

Setali tiga uang, Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Unifah Rosyidi mendukung ditundanya AN. Pasalnya, informasi mengenai AN masih samar bagi masyarakat ataupun guru sendiri.

Sebagian besar masyarakat, sergahnya, masih menyamakannya dengan UN. Unifah menduga itu terjadi karena belum adanya konsep dan sosialisasi yang jelas dari Kemendikbud.

“Jelaskan dulu apa bedanya dengan UN, apa bedanya dengan asesmen kompetensi minimum (AKM). Di mana bedanya, kok ada misleading, jangan sampai kemudian masyarakat menganggap bahwa AN sama kayak UN,” kata Unifah.

Ia mengingatkan ketidakjelasan ini sangat berbahaya sebab tak menutup kemungkinan akan muncul pihakpihak yang memanfaatkan situasi. “Di daerah sudah banyak yang mengartikan sebagai pengganti UN, itu harus dijelaskan, apalagi sudah ada yang (menjual) try out (AN). Kan itu berarti balik lagi ke UN,” ucapnya.

Tak perlu bimbel

Dalam kunjungannya ke Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur, Mendikbud Nadiem menegaskan AN tidak sama dengan UN. Dia meminta orangtua untuk tidak perlu cemas dan memasukkan anaknya ke bimbingan belajar karena hanya membuang uang. “Sekolah juga hanya perlu menyiapkan ruangan untuk AN,” sebut Nadiem, Rabu (11/11), dikutip dari Antara.

AN, kata Nadiem, hanya untuk pemetaan bukan untuk menghakimi murid dan sekolah. Sekolah tidak dihukum dengan kondisi itu. AN hanya urusan kepala sekolah, pemerintah daerah, dan kementerian. “Dengan AN, kita melihat bagaimana perubahan kualitas sekolah dari tahun ke tahun,” ujar dia. (H-2)