Headline
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
Pemantauan kualitas layanan bagi pasien Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) harus dilakukan secara menyeluruh, termasuk memastikan proses pelayanan kesehatan berjalan sesuai standar yang ditetapkan serta menjamin keselamatan pasien. Untuk itu perlu dilakukan upaya dan strategi melalui sistem kendali mutu dan kendali biaya.
Hal tersebut diungkapkan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan (BPJS-Kes), Maya Amiarny Rusady saat menjadi pembicara dalam kegiatan forum pertemuan ilmiah internasional Healthcare Summit 2020, Jumat (6/11).
“Keselamatan pasien melalui pemberian pelayanan yang berkualitas harus menjadi prioritas. Jangan sampai peserta JKN-KIS diberikan pelayanan kesehatan yang tidak diperlukan (unnecessary treatment). Dengan sistem kendali mutu dan kendali biaya tentu akan berefek domino. Selain menjamin keselamatan pasien, juga akan menjamin keberlangsungan program JKN-KIS dengan terkendalinya pembiayaan pelayanan kesehatan,” ujar Maya yang pada kesempatan tersebut mengangkat topik 'Patient Safety & Research dengan judul Quality and Cost Containment for Patient Safety'.
Untuk itu, BPJS-Kes juga bekerja sama dengan Tim Kendali Biaya dan Kendali Mutu (TKMKB) yang diharapkan dapat mengawal pelaksanaan pelayanan kesehatan yang bermutu, efisien dan efektif. Beberapa rekomendasi pelayanan kesehatan telah dihasilkan oleh TKMKB misalnya disusunnya pedoman dan instrumen self assessment untuk pelayanan operasi bedah caesar (sectio cesaria) di rumah sakit.
“Pedoman ini telah diimplementasikan di seluruh Indonesia, dalam rangka mengatasi permasalahan proporsi seksio cesarea yang tinggi. Dari data yang ada, proporsi tindakan sectio cesaria dalam Program JKN-KIS besarnya mencapai lebih besar dua kali lipat dari rekomendasi WHO. Padahal menurut WHO tidak ada bukti ilmiah yang menyatakan bahwa proporsi sectio cesaria yang lebih besar dari 10% akan menurunkan risiko ibu dan bayi,” terang Maya.
Dalam kesempatan tersebut Maya juga memberikan gambaran perkembangan digitalisasi dalam Program JKN-KIS. Tingginya pemanfaatan pelayanan kesehatan dan adanya transaksi jutaan data yang membutuhkan ketepatan dan kecepatan pemenuhan data tentunya harus diimbangi sistem teknologi informasi yang terintegrasi.
Healthcare Summit 2020 dihadiri oleh 23 pembicara yang hadir secara daring. Selain Indonesia, para pembicara lainnya berasal dari berbagai negara meliputi Amerika, Turki, Uni Emirat Arab, Singapura, Ghana, Meksiko, India, Malaysia, Jerman, Arab Saudi, Bangladesh, dan Nigeria.
Adapun tema besar Healthcare Summit 2020 adalah 'Advances in Healthcare, Innovation & Management', yang dibagi ke dalam beberapa topik yaitu Healthcare & Management, Healthcare Technology & policy, Primary Healthcare, Nursing, Women Healthcare, Patient Safety & Research, Public Healthcare, Health & Human Services, Ethical and legal aspects of Healthcare, Clinical Trials, Digital Healthcare, Mental Health, Healthcare System, Healthcare & Infectious Disease, Healthcare & Hospital. (RO/OL-10)
Sepanjang 2014–2024, jumlah Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang bekerja sama meningkat 28%, dari yang semula 18.437 menjadi 23.682.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti menjelaskan DJS masih kondisi sehat karena berkiblat pada Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2015.
KETUA Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Abdul Kadir, menegaskan bahwa capaian kinerja BPJS Kesehatan pada tahun 2024 menjadi titik penting dalam perjalanan Program JKN menuju fase maturitas.
SETELAH dilakukan koreksi kembali Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) terhadap penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan, jumlah peserta PBI yang nonaktif di Jawa Tengah turun
PEMERINTAH Kota (Pemkot) Bandung, Jawa Barat (Jabar), minta seluruh rumah sakit di Kota Bandung wajib melayani warga yang ber-KTP Bandung tanpa diskriminasi.
Warga Indonesia dan Bali perlu mengetahui bahwa sejak Juni-Juli 2025, ada 21 penyakit yang tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved