Kemandirian Industri Obat Harus Jadi Prioritas Bersama

PANDEMI covid-19 harus dapat dijadikan sebagai momentum mereformasi sistem kesehatan nasional secara besar-besaran. Karena itu, kemandirian dalam industri obat-obatan dan alat kesehatan harus menjadi prioritas bersama.

Reformasi tersebut juga mencakup kemandirian obat dan bahan baku obat yang diharapkan bisa segera dicapai.

“Sekitar 90% obat dan bahan baku obat yang digunakan di dalam negeri masih didatangkan dari negara lain. Padahal, Indonesia sangat kaya dengan keberagaman hayati yang mampu mendukung industri farmasi,” kata Presiden Joko Widodo saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan Pertemuan Ilmiah Tahunan Ikatan Apoteker Indonesia secara virtual, kemarin.

Kekayaan keragaman hayati di Tanah Air, lanjutnya, harus dijadikan modal dasar untuk membangkitkan industri obat dalam negeri.

Menurut Presiden, mengimpor obat dan bahan baku obat memboroskan devisa negara, menambah defi sit neraca transaksi berjalan, dan membuat industri farmasi dalam negeri tidak bisa tumbuh dengan baik.

“Obat fitofarmaka juga perlu difasilitasi untuk melewati uji klinis dan standardisasi sehingga menjadi pilihan pengobatan promotif dan preventif,” tambah Jokowi.

Presiden mengakui bahwa pandemi covid-19 telah membangkitkan rasa krisis dalam dunia farmasi untuk memacu kegiatan riset, mengembangkan inovasi-inovasi, merevitalisasi industri bahan baku obat di dalam negeri, hingga memperkuat struktur manufaktur industri farmasi nasional.

Secara terpisah, Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan menemukan infor masi data covid-19 antara pe merintah pusat dan daerah tidak sinkron.

“Saya melihat adanya fragmentasi sistem informasi manajemen data yang tidak saling terintegrasi sehingga menyebabkan ketidaksesuaian data antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah selama ini,” ungkap Luhut dalam akun media sosialnya.

Meski tidak menyebutkan secara detail seperti apa ketidaksinkronan data covid-19, Luhut meminta Kementerian Kesehatan bersama perusahaan BUMN yakni Telkomsel untuk membenahi masalah tersebut.

“Saya meminta Group Telkom bekerja sama dengan Kemenkes untuk mengecek beberapa perbaikan manajemen data,” jelas Luhut. (Pra/Ins/X-7)