Selasa 20 Oktober 2020, 18:10 WIB

Sehatkan BPJS Kesehatan dengan Farmakoekonomi

Atalya Puspa | Humaniora
Sehatkan BPJS Kesehatan dengan Farmakoekonomi

ANTARA/NOVA WAHYUDI
Petugas melayani peserta BPJS Kesehatan dengan tanpa tatap muka di Kantor BPJS Kesehatan Palembang, Sumatera Selatan, Kamis (8/10).

 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan diperkirakan masih akan mengalami defisit sebesar Rp185 miliar hingga akhir tahun. Sementara pada 2019, BPJS Kesehatan telah mencatatkan defisit sebesar Rp13 triliun.

Menanggapi hal itu, Ketua Perkumpulan Ahli Ekonomi Kesehatan Indonesia (InaHEA) Hasbullah Thabrany menilai, sebenarnya banyak cara untuk menyehatkan kembali keuangan BPJS Kesehatan, salah satunya dengan farmakoekonomi.

Hasbullah menjelaskan, dalam farmakoekonomi, evaluasi ekonomi diterapkan untuk memberikan pelayanan maksimal namun dengan pengeluaran minim.

Baca juga: Banyak Manfaat, Pemakaian Masker sampai 2022

"Pelayanan kesehatan sangat kompleks. Untuk itu dibutuhkan kajian farmakoekonomi untuk JKN memilih pelayanan mana yang efektif," kata Hasbullah dalam Webinar yang diadakan oleh Smeru Institute, Selasa (20/10).

Hasbullah menyatakan, dalam analisis farmakoekonomi, dapat dilakukan intervensi pada macam-macam obat dan melihat mana memiliki dampak paling besar.

"Dalam memilih obat yang paling murah tapi dosisnya sama, itu cara kerja farmakoekonomi. Meminimalkan biaya, tapi dosisnya sama. Tapi masyarakat kadang menganggap kalau dibilang generik kualitas jelek. Padahal sama saja," bebernya.

"Kita bisa lihat di e-catalog mana yang berani menawarkan harga paling murah. Tapi e-catalog bukan hanya patokan satu-satunya. Kita juga harus membandingkan manfaatnya," imbuhnya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Harmonisasi Peraturan Penganggaran

Kementerian Keuangan, Didik Kusnain menungkapkan, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menyehatkan keuangan BPJS Kesehatan. Untuk jangka pendek, langkah yang diambil yakni penaikan iuran.

Ke depan, terdapat opsi untuk memberlakukan sin tax, yakni kebijakan untuk memberikan pajak bagi barang-barang konsumsi yang mempunyai efek negatif bagi kesehatan, seperti alkohol, minuman berkarbonasi, dan gula. Nantinya, pajak tersebut akan dialihkan untuk pembiayaan kesehatan.

"Tapi ini kita sedang kaji semua. Kapan selesai? Ini kan harus memiliki payung hukum. Itu kan harus ada kajian naskah akademik, proses legislasinya, saya gak bisa memastikan kapan akan selesai. Tapi akan terus berproses," tandasnya. (H-3)

Baca Juga

Dok MI

Metode Karantina Daring untuk Peserta CPNS

👤Abdillah M Marzuqi 🕔Minggu 24 Januari 2021, 02:04 WIB
Bimbingan belajar yang telah berdiri sejak 2018 itu telah memiliki 4.000 lebih peserta dan meluluskan 1.340 peserta PNS selama tiga tahun...
Antara

Indonesia Alami 197 Bencana Selama 23 Hari di 2021

👤mediaindonesia.com 🕔Minggu 24 Januari 2021, 02:00 WIB
BADAN Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)  mencatat sebanyak 197 bencana terjadi di seluruh wilayah Indonesia sejak tanggal 1...
MI/Duta

Ditemukan Fosil Dinosaurus Berusia 98 Juta Tahun

👤Nur Aivanni 🕔Minggu 24 Januari 2021, 01:05 WIB
FOSIL dinosaurus berusia 98 juta tahun ditemukan di Argentina. Para ilmuwan percaya bahwa fosil raksasa itu mungkin milik dinosaurus...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya