Era Reformasi belum Ada Peta Jalan Pendidikan

PENDIDIKAN di Indonesia membutuhkan peta jalan yang jelas dan visoner yang dikaitkan dengan visi negara. Hal ini diperlukan agar tujuan pendidikan Indonesia ke depan menjadi lebih terarah.

“Peta jalan saat ini memang belum mengkaitkan antara pendidikan dengan visi negara. Kalau di Orde Baru kan sudah visinya tinggal landas pembangunan ekonomi, pendidikan ikut pada visi negara. Oleh karena itu, sebelum membuat peta jalan, visi negara setiap lima tahun harus sudah dirumuskan,” kata Guru Besar Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) Sugiyono dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi X DPR RI, kemarin.

Dijelaskan, dalam perencanaan pendidikan perlu dilakukan pendekatan pada empat aspek yaitu berorientasi pada masyarakat, manpower planning atau perencanaan tenaga kerja, rate of return atau laju pengembalian, dan efektivitas anggaran.

Menurut Sugiyono sudah seharusnya pendidikan dibangun untuk menghasilkan tenaga kerja yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.

Kemudian negara juga perlu memperhatikan untung rugi dalam penyelenggaraan pendidikan, sehingga modal yang disiapkan juga memiliki target yang akan dicapai dalam beberapa tahun ke depan.

Bagi negara dengan anggaran pendidikan yang terbatas, perlu dirancang pula mana saja hal-hal yang paling mendesak sehingga program yang dijalankan lebih terarah.

Sugiyono juga mengkritisi rencana peta jalan pendidikan yang dirancang Kemendikbud saat ini. Menurutnya, visi dan kegiatan dalam peta jalan hanya cocok diterapkan bagi masyarakat kota. Dia pun menilai, Kemendikbud perlu merancang pendidikan multikultural yang disesuaikan dengan pemahaman, pengetahuan, dan keyakinan bangsa yang sangat
bervariasi.

Dalam kesempatan yang sama, futurologi pendidikan Badri Munir Sukoco menuturkan, link and match atau keselarasan pada dunia pendidikan selalu menjadi masalah dasar bagi pendidikan di Indonesia. Lulusan perguruan tinggi masih banyak yang tidak sesuai dengan kebutuhan industri.

PTS ilegal

Salah satu kendala untuk meningkatkan mutu pendidikan di Tanah Air ialah masih maraknya perguruan tinggi swasta (PTS) abal-abal (ilegal) beroperasi di sejumlah daerah.

Hal itu diungkapkan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah III DKI Jakarta yang mengaku tengah melakukan pembenahan atas keberadaan PTS abal-abal yang masih menjamur di wilayahnya.

“Itu harus dilakukan agar masyarakat tidak dirugikan. Kami telah me-monitoring dan mengevaluasi pada sejumlah PTS yang kami nilai bermasalah,” ujar Kepala LL Dikti Wilayah III
DKI Jakarta, Agus Setyo Budi di Jakarta, kemarin.

Dari hasil monitoring tersebut, LL Dikti telah menyerahkan sejumlah PTS yang dinilai bermasalah ke Ditjen Pendidikan Tinggi Kemendikbud untuk ditutup.

Saat dikonfi masi Dirjen Dikti Kemendikbud, Nizam mengatakan pihaknya sangat ingin PTS menjadi perguruan tinggi yang berkualitas. “Kasihan mahasiswanya jika ternyata perguruan tingginya tidak bermutu.” (Bay/H-1)