Pengadaan Kuota Internet Rawan Dipermainkan

PEMERINTAH, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), diminta membuat pemetaan yang akurat guna mengawal program pengadaan kuota internet untuk pelaksanaan pembelajaran jarak jauh (PJJ).

Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Fahriza Marta Tanjung, kemarin mengungkapkan berdasarkan laporan dari daerah terdapat sejumlah masalah terkait program bantuan kuota internet. 

Di antaranya, operator seluler telah menawarkan dan membagikan kartu perdana secara gratis di sekolah dan disertai dengan iming-iming tertentu yang bisa saja digolongkan sebagai gratifikasi.

Kemudian, sebagian kartu perdana yang diberikan operator juga didaftarkan ke Dapodik, padahal siswa belum tentu memiliki HP. “Anggaran untuk subsidi kuota internet sangatlah besar dan penggunaannya berpotensi tidak efektif. Padahal, dengan dana sebesar itu seharusnya dapat dimanfaatkan untuk membantu siswa yang kesulitan selama PJJ,” ujarnya.

"FSGI juga meragukan efektivitas dari pembagian kuota internet karena sampai per 11 September saja tidak sampai 50% nomor yang didaftarkan. Artinya, dana untuk bantuan kuota internet sebesar Rp 7,2 triliun itu sebagian besar akan tidak digunakan,” tuturnya.

Saat dihubungi, Direktur Jenderal PAUD Dikdasmen Kemendikbud, Jumeri menuturkan saat ini juklak dan juknis subsidi kuota pulsa masih dalam proses penyusunan. Terkait adanya laporan, operator seluler yang membagikan kartu perdana di sekolah dengan mengatasnamakan bantuan dari Kemendikbud, ditegaskan bahwa Kemendikbud tidak pernah memberikan arahan kepada operator untuk melakukan hal tersebut.

“Kepala sekolah bertanggung jawab atas kesahihan data yang diunggah di Dapodik. Tentang bagi-bagi pulsa, Kemendikbud tidak memberi arahan untuk itu dan secara aturan, kepala sekolah tidak boleh menerima gratifi kasi,” tandasnya. (Aiw/H-1)