Warga Mampu Diminta Vaksinasi Mandiri

MENTERI BUMN sekaligus Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PCPEN), Erick Thohir, mengusulkan dua tipe program vaksinasi covid-19. Usulan itu ialah program vaksin bantuan pemerintah dan program vaksin mandiri yang dibiayai sendiri oleh masyarakat.

‘’Kami mengusulkan kepada pemerintah dan DPR bahwa terdapat dua tipe program vaksinasi, yakni vaksin bantuan pemerintah untuk program vaksinasi massal di bawah TNI-Polri bekerja sama dengan Kemendiknas, bahkan kemarin juga dengan Kementerian Kesehatan dan PMI semua kita libatkan,’’ ujar Erick dalam orasi ilmiah di Universitas Padjadjaran, Bandung, kemarin.

Menurut Erick, khusus dengan Kemendiknas turut dilibatkan karena ada 40 ribu calon perawat dan 12 ribu calon dokter yang bisa diharapkan turun bersama membantu vaksinasi ini. Di luar data tersebut ada sekitar 1,5 juta dokter, perawat, dan bidan yang siap membantu imunisasi massal ini.

Pendanaan vaksin bantuan pemerintah berasal dari APBN dengan menggunakan data BPJS Kesehatan sesuai angka penerima bantuan iuran (PBI), yakni terdapat 93 juta masyarakat yang membutuhkan.

‘’Kita juga sangat mengharapkan masyarakat yang memiliki uang bias membantu keuangan negara dengan melakukan vaksinasi mandiri alias tidak gratis,’’ tegasnya.

Sementara itu, Ketua Tim Riset Uji Klinis Vaksin Covid-19 Sinovac, Kusnandi Rusmil, memastikan pihaknya terus memantau perkembangan seorang relawan uji vaksin yang dinyatakan terinfeksi covid-19.

‘’Selama sembilan hari pengawasan kondisi yang bersangkutan dalam keadaan baik,’’ katanya dalam keterangannya di Bandung.

Menurut Kusnandi, relawan itu diduga terinfeksi covid-19 akibat bepergian ke luar kota. Relawan itu, kata dia, sudah menempuh fase penyuntikan vaksin atau plasebo pertama dan kedua yang dilakukan tim riset Unpad.

‘’Karena ada riwayat ke luar kota, oleh petugas dilakukan pengambilan bahan dari apus hidung dan kemudian dikirimkan ke laboratorium BSL2 (dinas kesehatan) dengan hasil positif,’’ kata Kusnandi.

Anggota Komisi IX DPR Kurniasih Mufi dayati mengatakan temuan ini harus dijadikan bahan evaluasi dan analisis besar terhadap efektivitas vaksin tersebut.

“Temuan ini harus ditindaklanjuti dengan kajian mendalam. Mencari penyebabnya sehingga uji klinis vaksin bisa semakin disempurnakan,” kata Mufida kemarin. (Wan/Fer/DY/Ant/X-10)