TERKAIT dengan pelarangan warga dari tiga negara di Asia masuk ke Malaysia oleh pemerintah setempat, Kepala Lembaga Biologi Molekuler Eijkman, Amin Subandrio, menilai negeri jiran itu panik terhadap mutasi covid-19 atau strain virus D614G.
“Menteri Kesehatan Malaysia Adham Daba mengumumkan mutasi D614G begitu panik dan menganggap faktor yang memengaruhi penyebaran kasus. D614G dikaitkan dengan kecepatan penyebaran covid-19 dari satu pembawa virus,” ujarnya dalam dalam diskusi virtual Crosscheck Medcom.id bertema Ditolak masuk Malaysia, Indonesia harus apa?, kemarin.
Turut sebagai pembicara dalam diskusi tersebut Deputi III Kantor Staf Presiden (KSP) Bidang Perekonomian Panutan Sulendrakusuma dan Guru Be sar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana.
Menurut Amin, belum ada bukti mutasi covid-19 (D614G) menular dari manusia ke manusia. Sejumlah asumsi soal D614G juga belum memiliki bukti ilmiah. Penyebaran mutasi D614G, lanjutnya, tidak semasif yang ditakutkan.
“Ada asumsi D614G dikaitkan dengan penyakit berat dan ringan. Namun, belum ada bukti ilmiah soal keterkaitan itu. Kemudian ada dugaan vaksin merah putih yang sedang dikembangkan Indonesia tidak mempan pada D614G. Dugaan itu juga keliru karena sama sekali tidak mengganggu kerja vaksin,” tambah Amin.
Ia mafhum Malaysia melarang sejumlah negara datang ke wilayah mereka untuk mencegah penyebaran virus yang semakin banyak. Semua negara, ujarnya, menghadapi ancaman mutasi D614G, termasuk Indonesia. Karena itu, kewaspadaan harus ditingkatkan, tetapi tidak perlu sampai panik.
Tak perlu dipersoalkan
Lebih lanjut, Amin menjelaskan strain virus D614G pertama kali muncul di Tiongkok dan Jerman pada Januari 2020. Virus itu bisa menginfeksi sel manusia dengan kecepatan lebih tinggi daripada yang bukan mutan.
“Di Indonesia D614G muncul sejak April 2020 yang ditemukan di salah satu pasien oleh Universitas Airlangga. Sejumlah wilayah melaporkan temuan yang sama. Sampai saat ini ada sembilan temuan D614G, mungkin akan bertambah lagi,” tutur Amin.
Pembicara lain, Panutan Sulendrakusuma, mengatakan larangan WNI ke Malaysia tak perlu di persoalkan. Pemerintah Indonesia yakin larangan tersebut bersifat situasional. “Kekhawatiran penyebaran covid-19 dialami seluruh negara, termasuk Indonesia. Kala itu, Indonesia sempat melarang penerbangan domestik. Tujuannya mencegah pergerakan orang,” jelasnya.
Kebijakan Malaysia tersebut, tambah Panutan, mirip dengan istilah gas dan remnya Presiden Joko Widodo.
Di sisi lain, Hikmahanto Juwana mengimbau Indonesia tidak perlu membalas dendam. “Lebih bijak kalau pemerintah melihat bagaimana penanganan covid-19 di negara tersebut,” ujar Rektor Universitas Jenderal Achmad Yani itu.
Seluruh kebijakan pemerintah, lanjut Hikmahanto, harus berdasarkan data. Dengan demikian, pemerintah bisa menyusun strategi yang tepat sasaran.
Pemerintah Malaysia melarang masuknya warga dari India, Indonesia, dan Filipina karena memiliki kasus covid-19 tertinggi di kawasan Asia. Pembatasan mulai berlaku hari ini.
Sementara itu, data Kementerian Kesehatan mencatat penambahan kasus terkonfi rmasi positif covid-19 per kemarin siang. Total menjadi 194.109 setelah ada penambahan sebanyak 3.444 orang.
Jumlah pasien sembuh menjadi 138.575 setelah ada penambahan 2.174 orang. Selanjutnya kasus meninggal naik menjadi 8.025 dengan penambahan 85. (X-7)
