Penyaluran Subsidi Harus Tepat Sasaran

PENYALURAN anggaran untuk tun jangan profesi guru serta subsidi kuota internet untuk mendukung pembelajaran jarak jauh dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
( Kemendikbud) perlu dipersiapkan agar tepat jumlah dan sasaran. Demikian disampaikan Wakil Ketua MPR, Lestari Moerdijat, dalam keterangan tertulis, kemarin.

“Saya sangat berharap Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bisa mempersiapkan teknis penyaluran sejumlah subsidi kepada peserta didik, pendidik, dan satuan pendidikan
dengan baik, agar program Merdeka Belajar yang gagah ini tidak gagap dalam pelaksanaannya,” kata Rerie, panggilan Lestari yang merupakan anggota Komisi X DPR.

Rerie mengatakan, ia juga menyampaikan hal tersebut saat menghadiri rapat kerja dengan Kemendikbud pada Kamis (27/8). Harapan agar pelaksanaan subsidi
tidak gagap, lanjutnya, merupakan hal yang penting karena subsidi harus segera disalurkan kepada peserta didik, pendidik, dan satuan pendidikan di seluruh
Indonesia.

“Dengan besarnya nilai subsidi atau insentif, beragamnya penerima insentif, dan luasnya wilayah penyalurannya, pemerintah wajib mempersiapkan mekanisme
penya lurannya dengan cermat agar tepat sasaran,” ujar Rerie.

Ia menambahkan, penyesuaian kebijakan harus berdasarkan pada pengamatan dan kebutuhan peserta didik, bukan pada pertimbangan lembaga tanpa pemetaan realitas
pendidikan nasional.

Penyesuaian kebijakan, imbuhnya, harus sudah mempertimbangkan sampai pada implementasi, bukan hanya sebatas rencana. “Penyesuaian kebijakan pendidikan, inisiatif,
dan solusi di masa pandemi covid-19, mesti dijabarkan dalam program yang dapat dijalankan secara efektif dan terukur,” tegasnya.
 

Kuota

Sebelumnya, Mendikbud Nadiem Makarim dalam rapat kerja Komisi X DPR RI secara virtual, Kamis (27/8), mengatakan Kemendikbud menggelontorkan dana
sebesar Rp9 triliun untuk bantuan pulsa serta Rp1,7 triliun untuk tunjangan profesi guru. Jumlah kuota yang akan disubsidi bagi para siswa, yakni sebesar 35 GB dan guru 42
GB untuk September-Desember 2020.

Direktur Jenderal PAUD Dikdasmen Kemendikbud Jumeri menjelaskan, kuota internet akan langsung dibagikan ke nomor telepon genggam setiap siswa yang telah
dimiliki pihak sekolah dan didaftarkan ke data pokok pendidikan (Dapodik).

“Data dimasukkan ke Dapodik lewat aplikasi Dapodik. Nomor-nomor dicantumkan sesuai dengan nomor induk siswa nasional (NISN) dan nama siswa, kepala sekolahnya
menandatangani pakta integritas bahwa data yang dimasukkan itu benar adanya, kemudian diunggah ke Dapodik. Kemudian, Pusat Data dan Informasi Kemendikbud akan
memilah-milah ini operator A, ini operator B,” terang Jumeri di Jakarta, kemarin.

Kemendikbud, lanjut Jumeri, telah menggandeng sejumlah penyedia layanan internet, seperti Telkomsel, Indosat, XL, 3, dan lainnya untuk memberikan subsidi kuota
tersebut. Di samping itu, Kemendikbud juga telah meminta para provider untuk memberikan harga khusus bagi program subsidi ini. (RO/H-3)