BPOM Diminta Independen untuk Loloskan Obat Covid-19

EPIDEMIOLOG Universitas Indonesia Pandu Riono mengatakan berdasarkan prosedur, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) tidak bisa mengeluarkan izin edar terhadap calon obat covid-19 yang dikembangkan Universitas Airlangga (Unair), Badan intelijen Negara (BIN), dan TNI.

Pasalnya, Unair tidak mengikuti tahapan penelitian yang sudah ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Pandu khawatir BPOM tidak lagi independen. BPOM lebih mendengarkan perintah Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa.

"Ya enggak mungkin (dikeluarkan izin edar). Tapi tidak tahu juga, ini kan anomali, bisa saja gitu sebenarnya karena menggunakan instrumen kekuasaan BIN sehingga Badan POM ini tidak bisa independen lagi," kata Pandu, Kamis (20/8).

Baca juga: Epidemiolog UI Sebut Wajar Calon Obat Covid-19 Unair Diragukan

Apalagi, bila sudah membawa nama Presiden Joko Widodo. Dengan klaim calon obat tersebut adalah kemauan Jokowi.

"Atau atas nama emergensi. Semua juga atas nama emergensi, vaksin atau plasma juga atas nama emergensi," ungkap dia.

Namun, tidak benar bila protokol dan prosedur harus dikesampingkan.

Seharusnya, lanjut Pandu, BPOM mempertanyakan kembali dasar penelitian itu dilakukan.

"Tapi saya enggak tahu apapun keputusannya BPOM nanti. Saya tidak mau dicap ngajarin. Katanya, KSAD yang mau melaporkan ke BPOM dan minta izin edar," ujar dia.

Dosen Fakultas Kesehatan Universitas Indonesia ini mengingatkan agar peneliti tidak takut dikritik. Menurutnya, kritik hal yang wajar untuk menghasilkan produk yang maksimal.

"Mereka harus siap dikritisi, siap dipertanyakan," tambah Pandu.

Menurutnya, kritis dan keragu-raguan dalam dunia ilmiah hal wajar. Bukan berarti hasil penelitian itu ditentang.

"Dalam dunia ilmiah itu biasa, bukan berarti bukan berarti kemudian yang menentang atau tidak percaya sama produksi dalam negeri. Bukan, itu biasa dilakukan," kata dia. (OL-1)