Kepala BKKBN Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama

KEPALA Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo mengukuhkan  dan melantik 13 Pejabat Pimpinan Tinggi di lingkungan BKKBN di Auditorium BKKBN Pusat sENIN, (10/8).  

Para pejabat yang dilantik meliputi 3 (tiga) Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yaitu Sekretaris Utama, Inspektur Utama dan Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi; 7 (tujuh) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama BKKBN Pusat yaitu Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Kepala Pusat Penelitian Pengembangan Kependudukan, Direktur Pemaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk, Direktur Perencanaan Pengendalian Penduduk, Direktur Bina Keluarga Balita dan Anak, Direktur Bina Ketahanan Remaja, Direktur Advokasi dan Bina Hubungan Antar Lembaga. Pada kesempatan yang sama dilantik pula 3 (tiga) Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi yaitu Provinsi Jambi, Riau dan Gorontalo.

Pengukuhan dan pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama hari ini telah melalui proses seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang dilaksanakan sejak awal Maret. Sedangkan untuk seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama mulai dilaksanakan sejak Juni 2020. Pelantikan  kali ini telah memenuhi 99 persen jabatan PTM dan PTP yang sudah lama kosong.

“Seleksi dilakukan secara terbuka dan kompetitif tentunya dengan memperhatikan syarat kompetensi dan kualifikasi kepangkatan, pendidikan dan pelatihan serta rekam jejak jabatan dan juga integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan," kata Hasto dalam sambutannya.

BKKBN di bawah kepemimpinan Hasto Wardoto telah melaksanakan beberapa perubahan. Salah satunya adalah Rebranding BKKBN yang merupakan salah satu quickwins yang selanjutnya dituangkan dalam Keputusan Kepala BKKBN Nomor 14/ KKEP/B1/2020 tentang Quickwins BKKBN tahun 2020 yaitu promosi Brand Baru BKKBN. Di sisi lain perubahan lingkungan yang cepat dan dinamis menjadi pertimbangan pula bagi BKKBN untuk mengomunikasikan program-program kepada masyarakat.

“Rebranding tidak semata-mata mengubah identitas institusi melalui logo atau juga tagline dan jargon, akan tetapi yang lebih dari itu adalah merubah mindset. Terutama adalah merubah minsdet pegawai BKKBN," ujar Hasto.

Upaya rebranding ini, jelas Hasto, tidak semata-mata mengubah identitas institusi, namun harus disertai perubahan mindset pegawai BKKBN.

"Saya minta kepada seluruh pejabat yang baru saja dilantik agar segera menyesuaikan diri dengan tugas dan fungsi yang baru serta bersama-sama dengan seluruh jajaran untuk menciptakan strategi dalam meningkatkan indeks Reformasi Birokrasi serta melaksanakan setiap program kerja sesuai perencanaan yang telah dibuat dengan efektif dan efisien," pungkasnya. (OL-8)