Menteri LHK : Optimalkan Peran MPA untuk Cegah Karhutla

MENGOPTIMALKAN peran Masyarakat Peduli Api (MPA) merupakan upaya penting dalam mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah-wilayah rawan karhutla. 

Selain dilengkapi sarana dan pengetahuan teknis, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Siti Nurbaya mengatakan MPA juga akan dibekali pengetahuan sebagai paralegal.

MPA dapat mengajak lebih banyak lagi anggota masyarakat untuk bersama-sama membangun kesadaran hukum masyarakat akan pentingnya hak dan kewajiban. 

Menteri LHK mengatakan,"MPA ini kita dekati dengan konsep kesadaran hukum masyarakat yaitu didukung dan supervisi lapangan sehari-hari oleh kepala desa, Babinkamtibmas, Babinsa bersama-sama dengan tokoh masyarakat dan para pelaku lapangan kita bangun bersama orkestra menjaga alam untuk tidak terjadi karhutla."

“Jadi masyarakat memiliki dan beraktualisasi dengan kesadaran hukum serta menggunakan hak dan kewajibannya dalam mengelola sumber daya alam, pada konteks ini jangan sampai terjadi kebakaran," jelas Menteri LHK Siti Nurbaya, pada Rapat Koordinasi Teknis Karhutla MPA-Paralegal, di Jakarta, Jumat (24/7).

Menurut Siti Nurbaya, belajar dari pengalaman berat sejak tahun 2015 hingga 2019, akhirnya dapat diidentifikasi adanya tiga klaster utama dalam upaya pencegahan karhutla yaitu klaster pertama, pengendalian operasional dalam sistem satgas terpadu yang sudah berlangsung serta terpola.

Kedua, analisis iklim dan rekayasa hari hujan dengan sistem dan teknik modifikasi cuaca. Ketiga, pembinaan tata kelola lanskap khususnya dalam ketaatan pelaku atau konsesi, praktik pertanian dan penanganan gambut. 

Ia menejelasan bahwa klaster pengendalian operasional dengan sistem satgas terpadu yang telah berjalan operasinya pada 4-5 tahun ini ini secara intensif dalam kontrol gubernur, Pangdam dan Kapolda di tingkat wilayah.

Selain itu, pengendalian operasional perlu diperkuat operasi lapangannya yang dilengkapi dengan pelembagaan nilai-nilai dan maksud untuk menjaga wilayah dari karhutla, dengan peran utama masyarakat, atau dalam sistem kerja MPA-Paralegal. 

Sementara itu, Kepala BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) Doni Monardo mengungkapkan perlu kerja keras semua pihak untuk mencegah karhutla, dan mengerahkan sumberdaya termasuk daerah.

"Tiap daerah memiliki karakteristik berbeda. Mari kita rangkul, ajak dan libatkan menjadi bagian tidak terpisahkan dalam upaya pencegahan karhutla," katanya.

Lebh lanjut Doni menyampaikan tiga rekomendasi yang perlu ditempuh sebagai upaya pencegahan karhutla. Pertama yaitu dengan mengembalikan kodrat gambut yang basah, berair, dan berawa.

"Kedua, ubah perilaku melalui penyuluhan terpadu dan terintegsi, untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Ketiga, pembentukan satgas pencegahan dan penanggulangan dalam satu komando, satu sistem kerja," jelasnya. (RO/OL-09)