Upaya Pengentasam TB Harus Masif dan Terintegrasi

KETUA Kelompok Kerja Infeksi Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI) Erlina Burhan menyatakan, dirinya satu suara dengan Presiden Joko Widodo terkait dengan upaya penanganan TBC di Indonesia yang harus lebih digalakkan.

"Mising cases harus ditemukan. Pasien yang terdiagnosis harus diobati sampai sembuh. Infrastruktur untuk itu harus disediakan dan dijamin pemerintah," kata Erlina kepada Media Indonesia, Selasa (21/7).

Selain itu, Erlina juga menekankan agar upaya pencegahan lebih digalakkan dan dilakukan oleh semua sektor. Ia menyebut, kendala yang selama ini ditemui di lapangan yakni soal kurang terlibatnya peran pemerintah dan masyarakat dalam memerangi TB. Padahal, TB bukan hanya masalah medis, tapi juga nonmedis.

"Semua upaya harus dilakukan dengan masif dan terintegrasi," ujarnya.

Seperti diketahui, saat memimpin Rapat Terbatas (Ratas) terkait Percepatan Penanganan Tuberkulosis (TB) di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (21/7), Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan kondisi Tb di Indonesia saat ini. Dalam kesempatan itu, Presiden menyampaikan kemungkinan untuk mencari pasien TBC bersamaan dengan Covid-19.

Baca juga : Presiden : Lacak Pasien Tuberkulosis dari Data Pasien Covid-19

”Kendaraannya sama, kita bisa menyelesaikan 2 hal yang penting bagi kesehatan rakyat kita. Kalau itu bisa, saya kira akan mempercepat,” sebut Presiden seperti dikutip dari laman Setkab.

Ia mengatakan, saat ini Indonesia masuk ranking ketiga kasus penderita Tb tertinggi di dunia, setelah India dan Tiongkok. Penyakit ini termasuk salah satu dari 10 penyakit menular yang menyebabkan kematian terbanyak di dunia.

Sebanyak 75% pasien Tb diketahui berasal dari kelompok produktif, artinya di usia-usia produktif 15 sampai 55 tahun. Agar Indonesia bebas Tuberkolosis, Presiden memberikan 3 instruksi untuk dilaksanakan.Salah satunya, pelacakan secara agresif untuk menemukan penderita Tb diminta menumpang proses pencarian untuk Covid-19.

”Kita harus tahu bahwa 845 penduduk  penderita Tb dan yang ternotifikasi baru 562 ribu, sehingga yang belum terlaporkan masih kurang lebih 33%. Ini hati-hati,” ujar Presiden. (OL-7)