Bansos Kemensos Jangkau Suku Anak Dalam

Kementerian Sosial terus berupaya mempermudah penyaluran bantuan sosial di di wilayah terpencil. Menteri Sosial Juliari P. Batubara menginstruksikan penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) untuk daerah 3T (terpencil, terdepan, terluar) dilakukan sekaligus tiga tahap.

"Mereka itu saudara-saudara kita yang sering dilupakan. Maka, lakukan terobosan dan inovasi secara terukur dan akuntabel. Jangan sampai mereka tidak dapat bantuan karena persoalan administratif," ujar Mensos dalam keterangan resmi, Minggu (19/7).

Baca juga: Menteri LHK Kunjungan Kerja ke Riau

Salah satunya adalah warga Komunitas Adat Terpencil (KAT) Jambi, Suku Anak Dalam (SAD). Keberadaan Suku Anak Dalam yang sulit dijangkau dan terbatas terhadap akses pelayanan sosial dasar menjadi pertimbangan Mensos Juliari.

Karena itu, Bansos Tunai diberikan kepada mereka sekaligus tiga tahap yakni Rp1,8 juta per keluarga. Jumlah tersebut merupakan akumulasi bantuan selama 3 bulan penyaluran, yaitu April, Mei dan Juni, dengan besaran Rp600 ribu per bulan.

Dirjen Pemberdayaan Sosial Edi Suharto menyampaikan bahwa data penerima BST Suku Anak Dalam (SAD) yang terdampak pandemi covid-19 merupakan usulan KKI-Warsi Jambi yang telah mendapat rekomendasi dari Dinsos Dukcapil Prov Jambi. Menurutnya, data yang diajukan KKI-Warsi cukup lengkap By Name By Adreas (BNBA) sebanyak 1.373 KK yang tersebar pada 6 kabupaten di provinsi Jambi.

"Saya lihat datanya lengkap maka sekalian saja diusulkan ke Pusdatin dan Ditjen PFM agar mereka mendapat BST. Saya melihat peluang kebijakan Menteri Sosial ini sangat baik dan layak jika SAD mendapatkannya," ungkapnya.

Edi juga mengatakan dirinya sudah mengirimkan surat kepada Dirjen Adminduk Kementerian Dalam Negeri agar dibantu dalam memfasilitasi KAT mendapatkan hak-hak sipilnya. Sehingga, katanya, pada tahap pemberian bantuan berikutnya mereka sudah memenuhi syarat-syarat administratif.

Menurut Dirjen Penanganan Fakir Miskin Asep Sasa Purnama, mulanya penyaluran BST untuk warga SAD terkendala mereka yang tidak memiliki NIK dan/atau tidak tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Namun, Mensos meminta agar penerima bansos tidak dipersulit.

Maka, Ditjen PFM dan Pusdatin menggunakan ID sementara, sambil NIK/KTP diproses dinas terkait.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Dukcapil Aries Munandar menyatakan bahwa mereka sudah mendata 1.800 warga SAD yang belum punya NIK. Bagi yang belum punya NIK tetapi mendapat bantuan, katanya, momen inilah yang digunakan dan diatur waktunya untuk merekam pembuatan KTP.

"Hal tersebut merupakan tindak lanjut surat Direktur Pemberdayaan KAT kepada 6 dinas sosial di Provinsi Jambi untuk melakukan perekaman data penduduk bagi suku anak dalam yg akan mendapat BST dan menginput data tersebut melalui SIKS-NG," kata Aries.

"Dengan adanya NIK, warga SAD dapat mengakses berbagai program perlindungan sosial dan program-program lainnya," imbuhnya.

Dari 1.373 KK Suku Anak Dalam yang diajukan, tercatat sejumlah 1.135 KPM penerima BST yang tersebar di 32 kelurahan/desa. Penyaluran dilakukan bekerja sama dengan PT. Pos Indonesia dan Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warung Informasi Konservasi (Warsi).

Salah satu tempat pendistribusian BST adalah Kantor Pos Cab. Sarolangun.

Kepala Kantor Pos Cab. Sarolangun Doddy Lasmana menyampaikan teknis pembayaran dilakukan melalui pendamping yang mengkoordinir KPM.

"SAD ada yang lengkap datanya, ada juga yang tidak. Berdasarkan kesepakatan, kalau tidak ada KK atau KTP, sepanjang diakui oleh pendamping, tetap akan kami berikan. Lalu kami foto dan dikirim ke Pusat," ujar Doddy.

Kondisi warga SAD ini dikabarkan semakin sulit semenjak pandemi korona. Menurut salah satu Tumenggung Desa Tanjung, Sargawi, pekerjaan mereka sehari-hari berburu dan mencari barang bekas.

Adanya bantuan dari Kementerian Sosial sangat berarti bagi mereka untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

"Kami berterima kasih sama pemerintah, yang ngasih bantuan selama korona ini," ungkapnya.

Gunawan, warga SAD Desa Tanjung, merasa terbantu sekali dengan bantuan pemerintah ini untuk menyambung hidup beberapa bulan kedepan.

"Kami sebagai masyarakat Suku Anak Dalam merasa berterimakasih kepada Kementerian Sosial," ujarnya.

Rasa terima kasih juga disampaikan oleh Ngelembo, Menti (setingkat sekretaris) SAD Komunitas Pauh. Ia menyampaikan terima kasih atas bantuan dari Kementerian Sosial.

"Sejak korona ini jadi takut kami. Lari ke dalam, lari ke rimba. Dapat buruan dan motong karet mau jual juga sulit. Ya apalah daya tidaklah mencukupi untuk sehari-hari. Memang kami belum kena korona, tapi dampaknya kena ke kami. Terima kasih untuk Bapak Menteri Sosial sudah perhatikan Suku Anak Dalam," tuturnya. (H-3)