PJJ di Daerah 3T Temui Banyak Kendala

PEMERINTAH melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) diminta dapat membantu permasalahan pembelajaran jarak jauh (PJJ), khususnya untuk daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).

Hal tersebut mengemuka pada rapat dengar pendapat (RDP) Komisi X DPR RI yang membahas tentang pembelajaran jarak jauh secara virtual, kemarin.

“Wilayah kami yang tersebar luas hingga pelosok 3T mesti ada tambahan jaringan dan peningkatan akses (internet). Jadi, perlu penanganan khusus dalam pelaksanaan PJJ dan tidak dapat disamaratakan dengan wilayah lain,” ujar Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur Anwar Sanusi.

Dia pun mencontohkan sulitnya akses di pedalaman kalaupun pembelajaran secara luring diberlakukan. Pasalnya, antarwilayah perlu waktu perjalanan hingga dua sampai lima hari.

“Kuncinya perkuat akses. Kami minta Komisi X DPR RI memberi perhatian khusus. Jika dibilang Kaltim memiliki banyak sumber daya alam yang melimpah, tapi tidak merata kesejahteraannya bagi warga kami,” tegasnya.

Menanggapi hal itu, anggota Komisi X DPR RI Johar Arifin mengakui adanya sejumlah kendala PJJ, terutama bila diberlakukan di wilayah 3T. Masalah lain, hingga saat ini belum ada petunjuk pelaksanaan atau teknisnya secara spesifik untuk guru. “Saya kira perlu penyederhanaan
kurikukulum dalam pelaksanaan PJJ di masa pandemi covid ini,” cetusnya.

Johar khawatir dampak PJJ kepada peserta didik yang kurang siap dapat menjadi penyebab menurunnya motivasi belajar siswa dan malas sekolah yang bisa berakibat putus sekolah.

Dia mengingatkan sejatinya pendidikan merupakan tugas utama pemerintah yang didukung masyarakat dan kalangan swasta. “Namun, pada kenyataannya, di masa pandemi covid-19 ini, banyak sekolah dan perguruan tinggi swasta menderita.”

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) Budi Djatmiko meminta perlunya pengadaan perangkat khusus untuk mempermudah akses internet di daerah 3T.

“Saat ini biaya internet mahal sehingga sulit mahasiswa menerapkan PJJ,” pungkasnya.

Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian meminta guru memilah mana kompetensi yang harus dicapai siswa karena sistem PJJ amat berbeda dengan situasi normal.

“Sebaiknya tidak membebani siswa dan orangtua dengan target-target yang terlalu sulit dicapai,” ujar Hetifah. (Bay/Zhe/H-1)