Banyak Sekolah Adakan MPLS Tatap Muka

DINAMIKA dan penambahan kasus korona di daerah masih terus terjadi. Kendati demikian, menyambut tahun ajaran baru 2020/2021, banyak sekolah di daerah yang akan melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS), pekan depan.

"Selain menjalani masa orientasi, juga ada pengurusan administrasi yang perlu dilakukan siswa. Tentu kami akan menerapkan protokol kesehatan," ujar Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Akhmad Wasari, kemarin.

Rencananya, siswa baru tersebut akan menjalani masa orientasi selama satu minggu untuk menyesuaikan diri dengan sekolahnya, termasuk pengenalan dengan guru dan sesama siswa lainnya. Setelah masa orientasi, siswa akan diliburkan untuk melanjutkan tugas belajarnya dari
rumah. 

Selain itu, pihak sekolah juga tengah menyiapkan skenario shifting atau siswa masuk sekolah dengan sistem bergilir. "Skenario itu akan diberlakukan pada Agustus dengan catatan tiap-tiap sekolah harus memiliki izin dari pihak komite sekolah," terangnya.

Kebijakan masuk sekolah serupa juga disampaikan Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Selfiana, yang akan melaksanakan MPLS selama tiga hari. "Sebanyak 414 peserta didik baru kami hari ini mengikuti MPLS dengan menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran virus korona," katanya, kemarin.

Untuk diketahui, pembelajaran di sekolah pada masa pandemi ini didasarkan pada surat keputusan bersama (SKB) empat menteri yang mana dalam SKB tersebut dinyatakan pembelajaran new normal baru bisa dilaksanakan jika daerah sudah zona hijau.

Jika suatu daerah sudah ada zona hijau, nanti akan ada juga masa transisi dan masa new normal. Masa transisi untuk SMA, SMK, dan SMP dimulai dari Juli.

Secara terpisah, Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Disdikpora) Kota Denpasar, Bali, I Wayan Gunawan, mengatakan prinsip MPLS tahun ini tak boleh mengumpulkan siswa. "Kami akan mengadakan MPLS secara daring. Hal itu karena masih dalam situasi pandemi covid-19," ujarnya.

Patuhi aturan

Kebijakan sekolah yang beragam dalam menyikapi waktu efektif pembelajaran di sekolah, menurut Plt Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Dirjen PAUD Dikdasmen) Hamid Muhammad, harus tetap didasarkan pada aturan yang dibuat pusat.

"Kita tetap tidak membenarkan jika sekolah di wilayah selain zona hijau memaksakan diri mengadakan pembelajaran tatap muka meski dengan alasan tidak ada akses internet," ujarnya.

Hamid menuturkan dalam SKB empat menteri telah dijelaskan bahwa pemerintah daerah memiliki kewajiban memastikan kesiapan satuan pendidikan di wilayahnya dalam melaksanakan pembelajaran tatap muka. Jika sekolah dinyatakan tidak siap, pemda harus melarang sekolah
tersebut melakukan pembelajaran tatap muka.

Hal ini juga berlaku jika sekolah berada di wilayah selain zona hijau. Siswa yang berada di zona kuning, oranye, dan merah tetap melaksanakan belajar dari rumah. (PO/DW/Aiw/Bay/H-1)