Pendidikan Inklusi Harus Serius Digarap

KOMITMEN dan kerja nyata dalam menjalankan peta jalan (road map) pendidikan inklusi dan upaya meningkatkan kompetensi guru sudah saatnya menjadi perhatian serius pemerintah.

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengingatkan hal tersebut sebagai langkah penting untuk tujuan pendidikan jangka pendek, menengah, dan panjang. Selain itu, juga agar terjadi akselerasi pada sistem pendidikan nasional yang telah ada.

"Ada peta jalan, tetapi saat ini belum ada satu payung aturan yang membuat realisasi program menjadi sebuah kewajiban. Ada empowerment, tapi apabila tidak terealisasi, hendaknya ada langkahlangkah yang memaksa agar pemda dan sekolah merealisasikannya.

Kita lihat antara program dan realisasi simpangannya cukup tinggi," ungkap Rerie, panggilan akrab Lestari Moer dijat, kemarin. Menurut Rerie, dari 514 kabupaten/kota di Indonesia, baru 80 kabupaten/kota yang memiliki peraturan daerah yang mengatur pendidikan inklusi. Data Badan Pusat Statistik pada 2017 mencatat 70% dari 1,6 juta anak berkebutuhan khusus tidak memperoleh pendidikan yang layak.

Artinya, hanya sekitar 480.000 anak berkebutuhan khusus yang mengakses pendidikan. Ternyata hanya 18% saja yang menikmati pendidikan inklusi. Selain itu, Rerie juga berharap pemerintah menaruh perhatian yang serius terhadap langkah-langkah meningkatkan kualitas guru dan persebarannya. Laporan Pemantauan Pendidikan Global 2020 dari Unesco juga menyoroti persoalan buku pelajaran bahasa Inggris yang masih eksklusif. (RO/H-1)