Guru Penggerak untuk Perubahan

MENTERI Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim menempatkan guru sebagai bagian transformasi kebijakan Merdeka Belajar dengan meluncurkan program Guru Penggerak.

Targetnya, memosisikan 20% guru penggerak pada sistem pendidikan nasional agar menciptakan perubahan yang berkelanjutan.

“Kita dalam waktu 5 tahun tentunya tidak bisa tercapai transformasi pendidikan yang rampung. Apa yang bisa kita capai adalah titik kritis di mana lebih dari 20% kepala sekolah dan guru kita adalah guru penggerak. Ini akan menjadi perubahan yang tidak bisa dibalikkan lagi dan akan menjadi perubahan yang berkelanjutan,” kata Nadiem dalam konferensi pers peluncuran program Guru Penggerak,
kemarin.

Nadiem menjelaskan, Guru Penggerak merupakan program pelatihan, identifikasi, pembibitan calon pemimpin pendidikan, atau agen perubahan di masa depan. Nadiem menargetkan, hingga 2024 mendatang akan dihasilkan total 405 ribu guru penggerak dari 13 angkatan.

“Kemendikbud akan berkoordinasi dengan semua kepala daerah, semua kepala dinas, untuk memastikan bahwa Guru Penggerak akan berdampak besar di lingkungan sekolah dan menjadi bibit kepala sekolah penggerak,” lanjutnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Kemendikbud Iwan Syahril menambahkan pengembangan kepemimpinan ini akan lebih fokus pada pembelajaran yang relevan dan kontekstual.

Rencananya, pendidikan Guru Penggerak akan digelar pada 5 Oktober 2020-31 Agustus 2021. “Jadi, ini timeline-nya cukup panjang karena yang kami inginkan adalah betulbetul pengembangan kepemimpinan seperti halnya pembelajaran yang memang memerlukan waktu cukup panjang,” imbuhnya.

Terpisah, Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda memberikan catatan atas peta jalan yang dirancang Mendikbud terkait dengan isu pendidikan yang masih berlarut-larut, seperti guru honorer dan infrastruktur sekolah. 

“Guru honorer itu harus masuk dalam peta jalan karena ini menyangkut masalah kesejahteraan yang selama ini puluhan tahun tidak pernah ada solusi,” kata Syaiful Huda kepada Media Indonesia, kemarin. Menurutnya, infrastruktur sekolah juga harus masuk dalam peta jalan pendidikan karena masih banyak sekolah rusak.

Mindset

Dosen Psikologi Pendidikan Universitas Pendidikan  ndonesia (UPI) Bandung Ifa H Misbah menyatakan, kisruh mengenai Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2020 tidak terlepas dari mindset atau pola pikir para orangtua yang menginginkan anaknya meraih pendidikan di sekolah negeri serta sekolah favorit.

“Ini yang memicu perilaku kecurangan dengan modus baru melakukan pemalsuan surat keterangan domisili (SKD),” imbuhnya. Menurut Ifa, pihak dinas pendidikan dan sekolah harus berkoordinasi dengan Dukcapil Kemendagri di daerah untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Pada bagian lain, Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia (IGI) Ramli Rahim berpendapat kisruh PPDB tidak terlepas dari ketidakmampuan pemerintah menjadikan fasilitas pendidikan yang cukup dan berkualitas. (Bay/H-3)