Jumlah Peserta KB Turun, BKKBN Adakan Pelayanan Sejuta Akseptor

Dalam rangka memperingati Hari Keluarga Nasional (Harganas) setiap 29 Juni, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) melakukan gerakan “Pelayanan KB Serentak Sejuta Akseptor”. Pelayanan ini dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia hari ini (29/6) mulai pukul 08.00 sampai 15.00.

Tempat pelayanan KB sejuta akseptor dilakukan, antara lain di Puskesmas (diutamakan Puskesmas Rawat Inap), Praktik Mandiri Bidan (PMB), Kunjungan Rumah, Rumah Sakit/Faskes, dan Pelayanan KB Bergerak.

Pelayanan tersebut berupa pelayanan KB baru (termasuk KB pascapersalinan), KB ulangan dan KB ganti cara. Sementara jenis pelayanan KB terdiri dari pil, kondom, suntik, IUD, implan, serta Metode Operasi Wanita (MOW) dan Metode Operasi Pria (MOP).

Pelayanan ini tidak dipungut biaya alias gratis dan tetap mematuhi protokol pelayanan pada masa pandemi covid-19.

Kepala BKKBN dr. Hasto Wardoyo menyebut gerakan ini merupakan upaya BKKBN untuk menghadapi implikasi dari kondisi pandemi covid-19, yakni terjadi pengurangan kunjungan masyarakat kepada fasilitas kesehatan. Fenomena ini berakibat pada penurunan jumlah peserta KB aktif maupun peserta KB baru yang ingin mendapatkan pelayanan keluarga berencana melalui fasilitas kesehatan.

"Kalau saya pukul rata, penurunan antara Maret ke April itu bisa sampai 10 persen. Oleh karena itu, penurunan 10 persen ini harus kita sikapi dengan cepat," kata Hasto dalam konferensi pers di Gedung BKKBN, Jakarta Timur, Senin (29/6).

Hasto menyebut sejak Maret BKKBN juga sudah menggandeng bidan untuk memberikan pelayanan door to door. Selain itu, BKKBN turut berpartisipasi memberikan pelayanan melalui program bantuan sosial.

"Ada mitra yang melakukan kegiatan sosial seperti pembagian sembako, BKKBN join di situ. Jadi pada saat pembagian sembako juga ada pembagian pil, kondom, dan seterusnya," jelasnya.

"BKKBN juga menggerakkan para penyuluh KB supaya dia boleh membawa alat dan obat kontrasepsi di masa pandemi. Jadi itu yang kami lakukan dalam rangka menyikapi penurunan penggunaan alat kontrasepsi," imbuh Hasto.

Di samping itu, langkah BKKBN dalam memberikan pelayanan sejuta akseptor ini bertujuan mencegah terjadinya lonjakan kelahiran.

"Kita tahu kalau yang drop out itu 10 persen saja, ketika aseptor KB di Indonesia angka terendahnya 28 juta, maka 10 persennya itu adalah 2,8 juta," ungkap Hasto.

"Kalau drop out 2,8 juta kemudian yang hamil 15 persen di tiga bulan pertama, maka sudah sekitar 420 ribu. Inilah yang membuat harus sedini mungkin kita cegah jangan sampai di tahun 2021 nanti ada kelahiran yang banyak, membebani ekonomi negara, membebani BPJS, dan tentu juga membebani keluarga," jelasnya.

Selain itu, lanjut Hasto, BKKBN juga mencegah adanya kehamilan yang tidak dikehendaki. Dia menyebut saat ini rata-rata nasional angka kehamilan yang tidak dikehendaki sebesar 17,5 persen.

"Artinya, setiap 100 orang ada 17 yang kalau ditanya hamilnya tidak disengaja dan tidak direncanakan. Kalau pandemi naik, saya yakin lebih dari 17,5 persen," tuturnya.

"Dengan adanya gerakan sejuta akseptor, harapannya kehamilan yang tidak dikehendaki menurun, tidak ada peningkatan abortus ilegal, stunting juga bisa dicegah dengan baik, kematian ibu dan bayi juga menurun," tandasnya. (OL-14)