Pandemi Ancam Bonus Demografi Indonesia

DAMPAK pandemi covid-19 menyentuh setiap aspek kehidupan masyarakat dan mengganggu upaya Indonesia dalam meraih bonus demografi karena memenga­ruhi akses keluarga berencana dan layanan serta informasi kesehatan reproduksi. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo menyatakan pihaknya memastikan program keluarga berencana dan layanan kesehatan reproduksi tetap tersedia.

“Setiap negara di seluruh dunia kini berjuang untuk memastikan ketersediaan hal tersebut,” kata Hasto saat membuka Webinar Covid-19: Public Health and Economic Perspective, kemarin.

Dalam kesempatan yang sama Deputi Bidang Pelatih­an, Penelitian, dan Pengembangan BKKBN Prof Rizal Damanik mengungkapkan, pihaknya mencatat bahwa populasi dunia diperkirakan akan meningkat 2 miliar ­orang dalam 30 tahun ke depan; bertambah dari 7,7 miliar pada 2019 menjadi 9,7 miliar pada 2050.

“Sembilan negara, termasuk Indonesia, akan mencapai lebih dari setengah proyeksi pertumbuhan antara sekarang dan 2050. Masih terlalu dini, jika saya berasumsi, bahwa wabah itu (covid-19) mungkin mengubah proyeksi populasi global,” sebutnya.

Ia menambahkan, peserta KB memilih tidak datang ke fasilitas kesehatan karena khawatir tertular covid-19 dan adanya pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Selain itu, ada potensi gangguan pasokan yang membatasi ketersediaan alat kontrasepsi di daerah. “Tidak dapat diaksesnya pelayanan KB, khususnya di Indonesia, menjadi ancaman terjadinya putus penggunaan alat kontrasepsi dan kehamil­an yang tidak diinginkan,” paparnya.

Sementara itu, berdasarkan data United Nation Population Fund (UNFPA) 2020, secara global sebanyak 47 juta wanita tidak dapat mengakses kontrasepsi modern, 7 juta dari mereka mengalami kehamilan yang tidak diinginkan, dan 31 juta kasus kekerasan berbasis gender akan terjadi jika lockdown berlanjut hingga 6 bulan di 114 negara berpenghasilan rendah dan menengah.

Misinformasi

Senior Technical Advisor John Hopkins Centre for Communication Programs, Uttara Bharath Kumar menjelaskan masyarakat mendapat serbuan informasi, termasuk rumor dan misinformasi yang dapat menyesatkan. “Situasi informasi pelayanan KB di negara lain selain Indonesia juga menjadi sangat terbatas. Terjadi perubahan implementasi, yakni membagikan informasi melalui saluran digital dan smartphone,” imbuh Uttara.

Namun, ia menyayangkan hal itu karena ternyata banyak perempuan kelompok marginal mempunyai keterbatasan atau bahkan tidak punya akses sama sekali kepada saluran-saluran digital tersebut.

Adapun President of Asian Population Association Aris Ananta menganjurkan BKKBN untuk dapat melaksanakan kembali pelayanan KB secara masif seperti sebelum pandemi dengan protokol kesehatan yang ketat. “Masyarakat berhak mendapatkan akses KB walau di tengah pandemi karena kontrasepsi adalah kebutuhan dasar,” papar Aris.

BKKBN, lanjut Aris, harus fokus terhadap unmet need atau kebutuhan yang tidak terpenuhi, terutama di daerah perdesaan yang jauh dari fasilitas kesehatan dan sulit mengakses KB, serta memprioritaskan penggunakan kontrasepsi jangka panjang. Selain itu, BKKBN didorong menjangkau kelompok yang kurang terlayani, termasuk warga miskin dan tidak memiliki asuransi kesehatan. (H-3)