Bansos Dipercepat untuk Wilayah Timur

MENTERI Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menyatakan pemerintah mengevaluasi penyaluran bantuan sosial di masa pandemi covid-19. Hasilnya, percepatan penyaluran akan dikerjakan khususnya untuk daerah timur Indonesia.

“Beberapa masalah yang perlu didorong ialah percepatan pemenuhan pagu 20 juta penerima sembako dan percepatan penyaluran kartu keluarga sejahtera pada 1,1 juta penerima sembako perluasan. Adapun provinsi yang perlu dipercepat yakni Papua Barat dan Papua,” ungkap Muhadjir di Jakarta, kemarin.

Percepatan penyaluran bantuan sosial tunai juga berlaku untuk Maluku, Papua, dan Papua Barat. Percepatan lainnya ialah subsidi listrik melalui penyaluran token untuk pelanggan listrik prabayar di wilayah terpencil.

Data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) juga akan diperbaiki untuk menjamin ketepatan bantuan. “Ada sekitar 20 juta nama di DTKS yang belum sinkron dengan data kependudukan,” kata Muhadjir.

Menteri Sosial Juliari Batubara menyatakan penyaluran bansos reguler seperti Program Keluarga Harapan kini mencapai 95,4% atau menyasar 9,54 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Dana yang sudah tersalurkan sekitar Rp2,42 triliun.

Bansos reguler lainnya ialah bantuan pangan nontunai per Juni sudah tersalurkan kepada 18.331.273 KPM dari target 20 juta keluarga. Pihaknya menargetkan bulan depan penyaluran bisa 100% atau mencapai 20 juta keluarga.

Untuk bansos khusus selama pandemi berupa paket sembako di Jabodetabek, saat ini sudah diselesaikan empat tahap penyaluran dari target enam tahap. Adapun penyaluran bansos khusus tunai memasuki tahap kedua dari tiga tahapan yang direncanakan dengan realisasi mencapai 73,3% dari target 9 juta penerima.

“Dana yang sudah tersalur Rp3,96 triliun. Kemensos masih terus menunggu data calon penerima dari pemerintah daerah,” tambahnya.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta pemda memvalidasi DTKS dengan cepat dan tepat. “Kepala daerah harus mampu memvalidasi data dan menyinkronkannya dengan kebijakan pemerintah pusat,” ujar Tito.

Ia mencontohkan Banyuwangi sebagai salah satu daerah yang berhasil memvalidasi data dengan baik. Wali Kota Banyuwangi Azwar Annas,
ucap Tito, memvalidasi data dengan cepat serta menayangkan data di papan informasi kelurahan dan kecamatan sehingga bisa dilihat warga.

“Sehingga kalau ada yang tidak tepat, ada yang protes, semua bisa dengan cepat diakomodasi,” tuturnya. (Dhk/Pra/X-11)