Imunisasi pada Anak Mandek

KEMENTERIAN Kesehatan K(Kemenkes) mengakui program imunisasi pos pelayanan terpadu (posyandu) bagi anak terkena dampak cukup signifi kan akibat pandemi covid-19. Hampir 84 persen pelayanan kesehatan, terutama imunisasi, terkena dampak pandemi.

“Kondisi pandemi covid-19 ini memang berdampak signifi kan terhadap penanganan program imunisasi,” kata Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan Kemenkes drg R Vensya Sitohang dalam konferensi pers bersama Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Graha BNPB, Jakarta, kemarin.

Itu artinya, pelayanan imunisasi tidak dilaksanakan lagi di posyandu maupun di puskesmas di hampir seluruh provinsi dan kabupaten. Dijelaskan Vensya, dampak tersebut menimbulkan perubahan cukup signifi kan dan serius karena jika dibandingkan dengan periode April pada tahun sebelumnya atau pada April 2019, tren imunisasi dasar lengkap telah mengalami penurunan.

“Kalau dari Januari dan Februari, sebenarnya masih belum terdampak di dalam laporan. Tapi di April sudah cukup signifi kan penurunannya, hampir 4,7 persen, selisih daripada cakupan yang ada di imunisasi lengkap pada 2019 dan 2020,” katanya.

Vensya juga mengatakan bahwa jika didasarkan pada cakupan imunisasi nasional, cakupan tersebut pada dasarnya telah mencapai target.

Namun, data tersebut perlu dirinci lebih lanjut dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan, hingga tingkat RT untuk melihat daerah mana yang anak-anaknya belum mendapatkan imunisasi. “Ini strategi yang memang harus dilaksanakan yang mana setiap puskesmas itu mengetahui anak by name by address dan jenis imunisasi yang harus dia dapatkan sehingga diketahui juga hak imunisasi mana yang belum didapatkan pada bayi/anak,” ujarnya.

Wabah ganda

Pada kesempatan yang sama, Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) menjelaskan hambatan dalam program imunisasi akibat pandemi covid-19 sangat berisiko menyebabkan wabah ganda.

“Jadi, memang covid-19 ini merupakan hal yang sangat menghambat program imunisasi. Banyak orangtua takut membawa anaknya ke puskesmas atau posyandu dan ini akan sangat berisiko untuk menyebabkan double outbreak,” kata Ketua Bidang Hubungan Masyarakat dan Kesejahteraan Anggota Pengurus Pusat IDAI Hartono Gunardi, kemarin.

Ia mengatakan sulitnya akses terhadap layanan imunisasi di tengah pandemi dapat menimbulkan risiko wabah baru, terutama terkait dengan penyakit yang semestinya dapat dicegah dengan imunisasi. “Contoh yang paling gampang adalah campak,” kata dia.

Jika dibandingkan dengan wabah korona, ujarnya, wabah campak memiliki tingkat bahaya yang lebih tinggi. Jika satu penderita covid-19 bisa menularkan 1,5 sampai 3,5 orang, penderita campak bisa menular sampai 18 orang.

Contoh wabah lain yang semestinya dapat dicegah dengan imunisasi yang pernah terjadi di Indonesia ialah wabah difteri. Oleh karena itu, untuk menghindari munculnya wabah baru yang dapat menambah tingkat bahaya, program imunisasi bagi anak, kata dia, perlu terus dilakukan sesulit apa pun kondisinya. (Ant/H-1)