Tahun Ajaran Baru Diusulkan Diundur

KETIADAAN kurikulum darurat pendidikan untuk menghadapi kondisi luar biasa, seperti pandemi covid19, serta ketidakmerataan fasilitas pendidikan di Tanah Air menyebabkan berbagai pihak khawatir terhadap capaian pembelajaran siswa tahun ini.

Sudah sekitar tiga bulan siswa di Indonesia mengikuti arahan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk belajar di rumah dengan fasilitas belajar jarak jauh yang kondisinya tidak merata. Mendikbud Nadiem Makarim pun sempat kaget bahwa tidak semua daerah bisa mempraktikkan belajar jarak jauh karena keterbatasan jaringan internet.

Dalam menyikapi kondisi tersebut Pengurus Persatuan Keluarga Taman Siswa (PKTBS) Yogyakarta berkirim surat ke Presiden Joko Widodo mengusulkan Tahun Ajaran Baru 2020 yang sedianya diawali pertengahan Juli 2020 digeser ke Januari 2021. Usulan tersebut juga sempat dilontarkan beberapa pakar pendidikan.

“Kita sulit memprediksi kapan pandemi covid 19 akan berakhir dan kita perlu mendisiplinkan diri terlebih dahulu untuk hidup di era kenormalan baru,” kata Ki Darmaningtyas dari PKTBS kepada Media Indonesia, kemarin.

Menurut Darmaningtyas, terkesan kurang manusiawi pada saat masyarakat masih dihadapkan pandemi dan memikirkan kebutuhan pokoknya di sisi lain harus memikirkan pencarian sekolah baru atau membayar kebutuhan sekolah anaknya.

Darmaningtyas menilai mempertahankan tahun ajaran baru tetap pada Juli 2020 dengan alasan proses pembelajarannya dapat dilakukan secara daring (jarak jauh) hanya akan memerosotkan kualitas pendidikan jangka panjang. Hal itu, imbuhnya, juga diakui para guru, dosen, dan orangtua bahwa pembelajaran daring kurang efektif.

Sebelumnya, Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Unifah Rosyidi mengusulkan adanya kurikulum sekolah era pandemi. Hal ini guna mewujudkan proses pembelajaran secara daring yang berkualitas.

“PGRI mengusulkan agar pemerintah merancang kurikulum sekolah era pandemi (KSEP) yang praktis dan aplikatif dengan target pembelajaran yang rasional,” kata Unifah dalam halalbihalal virtual di Jakarta, Sabtu (6/6). Menurut Unifah, pemerintah juga seharusnya menyusun berbagai standar minimal pendidikan era pandemi lebih praktis dan terukur.

PPDB

Sesuai kalender pendidikan tahunan, hampir di semua daerah tetap melaksanakan pendaftaran peserta didik baru (PPDB). Di Kota Cirebon PPDB dilakukan secara daring. Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Cirebon Irawan Wahono menjelaskan PPDB di Kota Cirebon akan dibagi dalam dua tahap. “Pendaftaran tahap pertama dilakukan 29 Juni hingga 1 Juli 2020 dan tahap kedua pada 2 hingga 7 Juli 2020.

Dijelaskan Irawan, Disdik Kota Cirebon menyiapkan laman khusus untuk pendaftaran calon siswa baru. PPDB SMA/SMK di Bandung, Jawa Barat akan dilaksanakan pada 8-12 Juni (tahap I) dan 25 Juni-1 Juli (tahap II). Selain menerapkan sistem zonasi pihak sekolah juga mengadakan proses seleksi. 

Terbatasnya bangku sekolah negeri di jenjang yang lebih tinggi juga diakui menyulitkan orangtua dalam mencarikan sekolah anaknya di masa pandemi saat ini. Di Kota Semarang, Jawa Tengah, sebanyak 14 ribu lulusan sekolah dasar (SD) akhirnya akan ditampung di sekolah menengah tingkat pertama (SMP) swasta. Wali Kota Semarang mengatakan akan mengratiskan seluruh sekolah negeri dan swasta. (UL/BY/AS/H-1)