Penerapan New Normal Harus Dilakukan Hati-Hati

PENERAPAN kenormalan baru atau new normal yang kini diwacanakan pemerintah perlu dilakukan dengan hati-hati. Kurva kasus covid-19 di setiap daerah harus menjadi perhatian pemerintah dalam menerapkan fase new normal menghadapi pandemi covid-19.

Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad mengatakan, berdasarkan penuturan pakar epidemiologi, penerapan new normal baru bisa dilakukan ketika kurva kasus covid-19 menunjukkan tren menurun atau melandai. Menurutnya, belum semua daerah di Indonesia menunjukkan tren melandai, bahkan menurun kasus covid-19.

Karena itu, politikus Partai Gerindra itu menyarankan new normal diberlakukan secara bertahap dimulai dari daerah yang sudah mulai menunjukkan kurva kasus covid-19 melandai dan menurun.

"New Normal bisa dilakukan bila kasus Covid sudah mulai menurun. Sehingga belum saatnya memberlakukan new normal diseluruh daerah,” katanya dalam konferensi virtual, Jumat (29/5).

Baca juga : Satgas Lawan Covid-19 DPR akan Rapat Gabungan Bahas New Normal

Saat penerapan new normal, imbuh pria yang juga ketua KAHMIpreneur itu, pemerintah juga perlu melakukan sinergi kebijakan dengan daerah agar penanganan covid-19 terus berjalan di daerah dan ketersediaan fasilitas kesehatan dapat diakses seluruh lapisan masyarakat.

Berdasarkan rekomendasi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), new normal dapat diterapkan bila transmisi covid-19 sudah dapat dikendalikan.WHO juga meminta adanya kemampuan negara dalam menyediakan fasilitas kesehatan dan perangkat tes, serta penelusuran kontak pasien covid-19 yang memadai.

Sosialisasi pencegahan di lingkungan kerja dan area kerentanan tinggi juga perlu dilakukan secara masif, termasuk protokol dasar pencegaha covid-19 seperti penggunaan masker, sering cuci tangan, dan etika batuk. Partisipasi masyarakat dalam new normal pun jadi syarat mutlak dalam keberhasilannya.

Meski sejumlah daerah belum menunjukkan tren kasus covid-19 yang melandai, Kamrussamad mengapresiasi daerah yang masuk dalam zona hijau dan mampu menjadi penyangga kebutuhan daerah zona merah covid-19. Pemerintah, ujarnya perlu memberikan insentif fiskal bagi daerah yang sukses menjaga wilayahnya jadi zona hijau covid-19. (RO/OL-7)