KEBERHASILAN Indonesia menekan laju deforestasi dan degradasi hutan serta berbagai konsistensi kebijakan pendukung lainnya di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo, telah berhasil menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK). Untuk pertama kalinya pemerintah Indonesia akan menerima pembayaran hasil kerja penurunan emisi GRK dari Norwegia sebesar proyeksi US$56 juta atau lebih dari Rp840 miliar. Penyerahan dana itu akan dilakukan pada bulan mendatang. Momen ini bertepatan dengan peringatan 10 tahun kebersamaan kedua negara menyepakati kerja sama pendanaan iklim melalui komitmen nota kesepakatan (letter of intent/LoI) pada 2010.
“Diproyeksikan Juni 2020 dana tersebut dibayarkan dengan skema result based payment (RBP). Ini merupakan pembayaran pertama kalinya atas prestasi penurunan emisi karbon dari kehutanan tahun 2016/2017. Keberhasilan mengurangi emisi ini tidak terlepas dari komitmen, dukungan, dan upaya korektif pemerintah secara kolektif di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi,” kata Menteri LHK Siti Nurbaya, kemarin.
Saat ini, pemerintah tengah menyiapkan sejumlah dokumen dan laporan sebagai prasyarat pembayaran. Di antaranya dokumen measurement, reporting, and verification (MRV) sebagai basis panduan penghitungan RBP untuk kinerja REDD+ Indonesia sejak 2016 dan mencapai kesepakatan pada Februari 2019.
Selanjutnya, laporan penurunan emisi GRK sebagai dasar pengajuan pembayaran RBP pertama dari deforestasi dan degradasi hutan tahun 2016/2017, dengan data baseline 2006/2007 sampai dengan 2015/2016.
Penurunan emisi GRK Indonesia 2016/2017 dilaporkan sebesar 4,8 juta ton CO2eq. Pengajuan resmi dilakukan pada Juni 2019 untuk RBP pertama dari REDD+ dan selanjutnya dilakukan verifikasi sesuai ketentuan MRV. Setelah verifikasi oleh pihak Norwegia pada 1 November 2019 hingga Maret 2020, penurunan emisi 2016/2017 ialah sebesar 11,2 juta ton CO2eq, yang dinilai lebih tinggi dari laporan semula sebesar 4,8 juta ton CO2eq. (Fer/H-1)
