KEBERADAAN lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) abal-abal (unqualified) menjadi batu kerikil dalam mewujudkan pendidikan berkualitas sesuai visi Indonesia Maju milik Presiden Joko Widodo.
Hal itu ditegaskan Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Pendidikan Indonesia (IKA UPI) Enggartiasto Lukita dalam webinar bertajuk Reformasi LPTK untuk Pendidikan Bermutu terkait dengan peringatan Hardiknas 2020, Selasa (12/5).
Tanpa LPTK yang notabene produsen guru berkualitas, imbuhnya, maka perbaikan pendidikan Indonesia mustahil bisa diwujudkan. “Harus ada keberanian untuk menghentikan atau menutup LPTK abal-abal itu. Tentukanlah parameternya. Kita harus berani melawan arus. Kita harus berani karena kalau tidak, sulit rasanya kita untuk berbenah diri,” kata penerima gelar doktor kehormatan bidang pendidikan kewirausahaan dari UPI itu.
Selain revitalisasi LPTK, Enggar juga mengkritik pendidikan profesi guru (PPG) yang menempatkan sarjana pendidikan pada posisi yang sama dengan sarjana nonkependidikan. Pasalnya, sarjana pendidikan sudah terlebih dahulu ditempa ilmu-ilmu pendidikan selama perkuliahan.
Rektor UPI Asep Kadarohman, menambahkan, disparitas mutu LPTK sudah menjadi permasalahan lama. Pada 2019, di Indonesia terdapat 425 LPTK dan hanya 45 LPTK berstatus negeri. Ini berbeda dengan Malaysia, Singapura, atau Filipina yang memiliki lebih banyak LPTK negeri.
Untuk mencegah oversupply kelulusan LPTK, Direktur Pendidikan dan Agama Bappenas Amich Alhumami menilai sudah saatnya pertumbuhan LPTK swasta dikendalikan. Secara kumulatif, lulusan LPTK selama kurun 2012-2017 mencapai 1,94 juta. Sementara itu, rekrutmen guru PNS hanya 142.232 orang.
Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud Iwan Syahril mengaku akan menjadikan transformasi PPG sebagai agenda utama program kerjanya. “Sudah saatnya PPG menemukan model-model alternatif yang bisa menjadi cara berinovasi seusai dengan ekspektasi yang diinginkan,” pungkasnya. (Fer/H-2)
