Minggu 05 April 2020, 13:07 WIB

PSBB Diharapkan Tingkatkan Kesadaran Cegah Covid-19

Cahya Mulyana | Humaniora
PSBB Diharapkan Tingkatkan Kesadaran Cegah Covid-19

MI/FRANSISCO CAROLIO HUTAMA GANI
Pemulung berjalan melintasi ruas jalan yang terlihat sepi di kawasan Jalan Tomang Raya, Jakarta Pusat

 

SEJUMLAH imbauan menekan penularan virus korona atau Covid-19 dari pemerintah masih banyak diabaikan. Karenanya, pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang memiliki sanksi diharapkan efektif menumbuhkan kesadaran masyarakat.

"PSBB ini telah ada Peraturan Pemerintah-nya. Presiden ingin pembatasan sebelumnya lebih efektif, terkoordinasi, dan payung hukum bagi pemerintah daerah," kata Deputi IV Bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi KSP Juri Ardiantoro dalam diskusi Chrosscheck Medcom bertajuk Istana Bicara Darurat Sipil Korona, lewat video conference, Minggu (5/4).

Menurut dia, kepala negara mengabaikan pilihan kebijakan kekarantinaan wilayah secara penuh atau lockdown. Hal itu berdasarkan analisa dan pertimbangan yang telah dilakukan secara komprehensif.

Baca juga: Belanja Daring Solusi Selama Pandemi Korona

Maka, kata dia, pemerintah pusat mengusung pendekatan pembatasan sosial secara menyeluruh dengan landasan Undang-undang nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

PPSB yang telah diluncurkan pada 31 Maret akan merekomendasikan kepada daerah untuk melakukan sejumlah langkah penanggulangan Covid-19.

Hal itu guna meningkatkan efektivitas pencegahan Covid-19 dari sebelumnya masih bersifat imbauan dan banyak yang mengabaikannya.

PPSB menjadi payung hukum bagi pemda dan mekanismenya terpusat serta tidak serta-merta memutuskan kebijakan tanpa koordinasi.

Juri menjelaskan presiden sering mengulang statemennya yang kerap menekankan pendekatan paling lembut ketimbang keras seperti darurat sipil. Meskipun demikian, pemerintah melihat banyak pelajaran dari penerapan kebijakan negara lain yang memunculkan kekacauan.

"Mengenai pertimbangan presiden terkait darurat sipil karena faktanya melihat negara lain yang kurang tepat membuat kebijakan kemudian menimbulkan kericuhan," jelasnya.

Oleh sebab itu, kata dia, pemerintah menyatakan PPSB merupakan kebijakan yang harus menjadi acuan. Statusnya pun tidak lagi sebatas imbauan karena dalam UU Kekarantinaan Kesehatan terdapat sanksi bagi yang mengabaikannya.

"Mengenai mekanisme pengajuan PPSB tengah dirampungkan oleh Kementerian Kesehatan dan dalam satu atau dua hari ke depan sudah terbit. Nantinya permohonan PPSB akan dikaji secara rinci prosedur pengajuannya," pungkasnya. (OL-1)

Baca Juga

ANTARA/Andreas Fitri Atmoko

PDEI: Penumpukan Pengungsi di Daerah Bencana Perlu Diperhatikan

👤Ferdian Ananda Majni 🕔Kamis 28 Januari 2021, 06:37 WIB
"Hal ini untuk meminimalisasi adanya penularan covid-19 di klaster pengungsian korban bencana...
MI/Susanto

Wismoyo Arimunandar Meninggal Dunia

👤Mediaindonesia.com 🕔Kamis 28 Januari 2021, 06:26 WIB
DPP Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI dan POLRI (PEPABRI) melalui pesan singkat mengabarkan meninggalnya Jenderal TNI Purn Wismoyo...
MI/Susanto

Wismoyo Arimunandar Meninggal Dunia

👤Cahya Mulyana 🕔Kamis 28 Januari 2021, 06:26 WIB
DPP Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI dan POLRI (PEPABRI) melalui pesan singkat mengabarkan meninggalnya Jenderal TNI Purn Wismoyo...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya