TIDAK ada jaminan ditutupnya tempat lokalisasi maupun dilegalkan, maka prostitusi akan lenyap. Namun upaya menutup lokalisasi dan memberikan pengganti serta membina eks wanita tuna susila (WTS) agar mereka keluar dari lubang hitam tersebut tetap dilakukan.
"Penyelesaian masalah lokalisasi kembali sangat tergantung dari kekuatan daerah yang mengeluarkan Perda. Di banyak negara, mereka melihat lokalisasi harus ditertibkan. Namun Indonesia sampai hari ini belum punya Undang-undang khusus," ujar Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa saat meninjau kesiapan Program Indonesia Bebas Lokalisasi 2019 di Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) Mulya Jaya, Pasar Rebo, Jakarta, Senin (22/2).
Undang-undang khusus yang dimaksud Khofifah yaitu mengenai hukuman bagi kegiatan seks komersial. Melihat negara seperti Swedia, kata dia, siapapun yang melakukan transaksi seksual, baik supply atau penjaja seks maupun pemakai atau demand tidak hanya terkena hukuman pidana, melainkan juga sanksi sosial dengan mempublish foto-foto pelaku di ruang publik seperti stasiun.
"Di negara tersebut, dalam tiga tahun terjadi penyusutan supply dan demand yang signifikan sampai 80%. Ini membuktikan bahwa hukuman sosial dan regulasi yang bersifat menekan akan menjadi efektif,"
Sayangnya di Indonesia belum ada regulasi yang mengatur sanksi WTS, mucikari dan lelaki hidung belang sebagai penggunanya. Khofifah mengatakan pernah mengusulkan agar sanksi sosial dari prostitusi tersebut dimasukkan ke dalam bab RUU Pornografi. Namun sayangnya RUU tersebut tidak masuk dalam prolegnas 2016.
"Sangat memungkinan hukuman sosial diadaptasi dan diterapkan di Indonesia. Saya pernah sampaikan opsinya untuk diitegrasikan dalam RUU anti pornografi," jelasnya. (OL-2)
