Senin 22 Februari 2016, 18:21 WIB

Penutupan Lokalisasi Bukan Jaminan Entaskan Prostitusi

Fetry Wuryasti | Humaniora
Penutupan Lokalisasi Bukan Jaminan Entaskan Prostitusi

ANTARA/PRASETYO UTOMO

 

TIDAK ada jaminan ditutupnya tempat lokalisasi maupun dilegalkan, maka prostitusi akan lenyap. Namun upaya menutup lokalisasi dan memberikan pengganti serta membina eks wanita tuna susila (WTS) agar mereka keluar dari lubang hitam tersebut tetap dilakukan.

"Penyelesaian masalah lokalisasi kembali sangat tergantung dari kekuatan daerah yang mengeluarkan Perda. Di banyak negara, mereka melihat lokalisasi harus ditertibkan. Namun Indonesia sampai hari ini belum punya Undang-undang khusus," ujar Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa saat meninjau kesiapan Program Indonesia Bebas Lokalisasi 2019 di Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) Mulya Jaya, Pasar Rebo, Jakarta, Senin (22/2).

Undang-undang khusus yang dimaksud Khofifah yaitu mengenai hukuman bagi kegiatan seks komersial. Melihat negara seperti Swedia, kata dia, siapapun yang melakukan transaksi seksual, baik supply atau penjaja seks maupun pemakai atau demand tidak hanya terkena hukuman pidana, melainkan juga sanksi sosial dengan mempublish foto-foto pelaku di ruang publik seperti stasiun.

"Di negara tersebut, dalam tiga tahun terjadi penyusutan supply dan demand yang signifikan sampai 80%. Ini membuktikan bahwa hukuman sosial dan regulasi yang bersifat menekan akan menjadi efektif,"

Sayangnya di Indonesia belum ada regulasi yang mengatur sanksi WTS, mucikari dan lelaki hidung belang sebagai penggunanya. Khofifah mengatakan pernah mengusulkan agar sanksi sosial dari prostitusi tersebut dimasukkan ke dalam bab RUU Pornografi. Namun sayangnya RUU tersebut tidak masuk dalam prolegnas 2016.

"Sangat memungkinan hukuman sosial diadaptasi dan diterapkan di Indonesia. Saya pernah sampaikan opsinya untuk diitegrasikan dalam RUU anti pornografi," jelasnya. (OL-2)

Baca Juga

Dok Universitas Muhammadiyah Kupang.

Lima Ikhtiar Mewujudkan Integrasi Sosial

👤Mediaindonesia.com 🕔Kamis 26 Mei 2022, 09:48 WIB
Sederet fakta memilukan menjadi tantangan nyata dalam membangun integrasi sosial di...
ANTARA/HO/Dok BPBD Flores Timur

PBB Berharap Indonesia Dorong Negara Lain untuk Berinvestasi

👤Mediaindonesia.com 🕔Kamis 26 Mei 2022, 07:05 WIB
Berbagai program dan aksi mengurangi risiko bencana di tingkat nasional, kawasan, dan dunia membutuhkan pembiayaan yang...
MI/RAMDANI

Reza Rahadian Mengadvokasi Pentingnya Penguatan Kapasitas Masyarakat Menghadapi Bencana

👤Mediaindonesia.com 🕔Kamis 26 Mei 2022, 06:00 WIB
Penguatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana memerlukan pembiayaan dari pemerintah dan lembaga pembangunan...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya