PENELITI Madya bidang Persampahan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Sri Wahyono menilai saat ini hanya Kota Jakarta yang sanggup membangun Insinerator, atau teknologi pembakar sampah skala besar. Pasalnya, berdasarkan studi kelayakan yang dilakukan BPPT, hanya Jakarta yang sanggup untuk membangun teknologi tersebut.
"Investasi awal itu butuh Rp1,3 triliun untuk kapasitas 1.000 ton. Sementara untuk insentif per hari, untuk skala Indonesia butuh Rp400 ribu per ton sampah," terang Wahyono.
Biaya investasi tersebut, lanjut Wahyono, sudah ditekan hingga angka minimal. Padahal di Jepang, biaya operasional bisa memakan Rp1 juta per ton sampah.
Oleh karena itu, dirinya menilai akan ada kesulitan pendanaan apabila insinerator dibangun di kota kecil dan sedang. Belum lagi menghitung biaya penerapan teknologi untuk membuat insinerator ramah lingkungan, yang dapat menghabiskan dana hingga setengah dari biaya investasi untuk penambahan teknologi scrubber, filter bag, maupun penyerap racun lainnya yang dihasilkan dari hasil pembakaran sampah di insinerator.
"Nah, biasanya kalau insinerator murah itu bermainnya di sini, pada teknologi penyaring itu," tambah Wahyono.
Menurut Wahyono, belum ada baku mutu yang ditetapkan pemerintah dalam pengkajian dioksin dan furan yang sesuai dengan kaidah dan ramah lingkungan. Padahal masih ada senyawa berbahaya lainnya seperti karbon dan sulfur yang dihasilkan dari proses pembakaran.
Wahyono mengingatkan agar pemerintah tidak mengulangi kesalahan yang terjadi di beberapa kota yang salah perhitungan dalam menetapkan baku mutu pencemaran. Akibatnya, warga di sekitar kawasan insinerator menjadi terpapar senyawa berbahaya tersebut.
Meskipun demikian, Wahyono menilai insinerator dapat menjadi jawaban terakhir dari kota yang memilki permasalahan sampah yang kronis seperti Jakarta. "Kalau diibaratkan kanker, Jakarta itu sudah stadium 4. Jadi silahkan bangun saja di Jakarta yang sudah layak, tapi penghitungan harus tepat," tukas Wahyono. (X-2)
