Kamis 09 Januari 2020, 04:00 WIB

Dinilai Buruk, Dua Perusahaan Digugat KLHK

(Che/Ind/Fer/H-1) | Humaniora
Dinilai Buruk, Dua Perusahaan Digugat KLHK

Istimewa/Kementerian LHK
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya.

 

KEMENTERIAN Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) berencana menggugat secara hukum dua perusahaan yang masuk kategori buruk pada program penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan (Proper). Menteri LHK Siti Nurbaya mengungkapkan PT PBCM yang berlokasi di Kabupaten Tangerang, Banten, dan PT IPTRD di Medan Sumatra Utara dianggap melakukan aktivitas yang merusak lingkungan.

"Kita pertimbangkan langkah penegakan hukum terhadap mereka," kata Menteri Siti seusai penyerahan anugerah Proper di Istana Wapres, Jakarta, kemarin. Disebutkan, PT PBCM yang berjenis usaha pengolahan logam tersebut dianggap beroperasi dengan mengolah limbah B3 tanpa izin. Hasil pencucian limbah berupa sludge logam diserahkan ke masyarakat yang ternyata tidak memiliki izin pengolahan limbah. Adapun PT IPTRD yang bergerak di industri kayu lapis memperoleh peringkat hitam karena memanfaatkan limbah B3 sebagai tanah timbun atau open dumping.

Siti mengungkapkan pihaknya juga menetapkan 303 perusahaan masuk kategori merah atau berkegiatan yang belum sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan undang-undang. Sebanyak 26 perusahaan masuk kategori emas, 174 (hijau), dan 1.507 (biru). Total ada 2.045 perusahaan yang dinilai pada periode 2018-2019.

Ditegaskan pemerintah akan terus mengawasi perusahaan yang mendapat peringkat merah dan hitam karena belum dapat memenuhi standar lingkungan. "Bagi kategori emas, hijau, dan biru hendaknya penghargaan ini bisa jadi pemicu untuk lebih keras lagi menaati aturan yang telah disepakati bersama."

Penegakan hukum juga tengah digalakkan KLHK terhadap pihak-pihak yang mengelola sampah tidak sesuai dengan undang-undang. Saat ini sudah ada 9 tempat pembuangan akhir (TPA) ilegal yang disegel.

Dirjen Penegakan Hukum Kementerian LHK Rasio Ridho Sani menegaskan KLHK juga masih mendalami lokasi-lokasi tempat pengelolaan sampah ilegal di Kawasan Bogor, Bekasi, dan Tangerang. "Kami terus mendalami siapa penanggung jawab dari kegiatan tersebut," ujarnya.(Che/Ind/Fer/H-1)

Baca Juga

halodoc.com

Ini Penyebab Mata Ikan dan Cara Menghilangkannya

👤Febby Saraswati 🕔Rabu 20 Oktober 2021, 06:15 WIB
Mata ikan adalah lapisan tebal dan mengeras pada kulit yang disebabkan oleh gesekan dan tekanan. Mata ikan paling sering terjadi di bagian...
DOK BKKBN

Bergerak Bersama Menangani Stunting

👤mediaindonesia.com 🕔Rabu 20 Oktober 2021, 06:00 WIB
Dia menjelaskan dalam perkembangan penanganan stunting, pemerintah sebenarnya sudah banyak melakukan upaya menurunkan angka stunting sejak...
DOK KEMENDIKBUDRISTEK

Dua Tahun Pemerintahan: Gebrakan Kemendikbudristek Wujudkan SDM Unggul

👤mediaindonesia.com 🕔Rabu 20 Oktober 2021, 06:00 WIB
Dalam hal ini, Kemendikbudristek melanjutkan implementasi kebijakan Merdeka Belajar sebagai upaya bangkit dari situasi...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Rakyat Kalimantan Selatan Menggugat Gubernur

Sebanyak 53 warga terdampak bencana banjir dari sejumlah kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan menggugat Gubernur Sahbirin Noor.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya