Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
BPJS Kesehatan dan Ikatan Dokter Indonesia berkomitmen untuk membentuk tim riset guna melakukan kajian mengenai pelayanan kesehatan di Indonesia.
Hal itu bertujuan untuk memastikan pelayanan kesehatan yang didapatkan masyarakat maksimal dan efisien seiring dengan kenaikan iuran BPJS Kesehatan pada 2020 mendatang.
"Riset jelas terkait dengan JKN. Kita punya data besar sayang data hanya tersimpan. Kita ajak semua pihak, mungkin bukan hanya PB IDI tapi semua pihak, untuk berfokus pada pelayanan memastikan pelayanan kita berkualitas," kata Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris di Kantor PB IDI, Jakarta Pusat, Selasa (17/12).
Fachmi menjelaskan, kajian tersebut akan membahas mengenai standar kebutuhan dasar pelayanan kesehatan. Pasalnya, saat ini pelayanan kesehatan nasional belum memiliki batasan yang jelas mengenai pelayanan kesehatan yang mendasar dan advance.
Nantinya, BPJS Kesehatan dan IDI berbagi peran untuk melakukan riset tersebut. BPJS Kesehatan memegang peranan untuk mengumpulkan big data mengenai pelayanan, persebaran penyakit, serta pasien. Selanjutnya, data tersebut akan didiskusikan dengan pihak IDI untuk mendapatkan masukan mengenai pelayanan kesehatan yang seharusnya.
"Jadi kita akan diskusikan mengenai definisi kebutuhan dasar operasional. Kajian nanti bisa misalnya seminggu sekali kita bicara, Forus Group Discussion (FGD) dengan para ahli. Kita (BPJS Kesehatan) kan tidak memutuskan apapun. Tapi kita mendeliver kepada IDI, ini loh dana kita sekian, pelyanan ini mana yang bisa diatur?" ucapnya.
Pada Kesempatan yang sama, Ketua PB IDI Daeng Mohammad Faqih memberikan contoh, nantinya IDI akan melakukan kajian terkait pemeriksaan penyakit yang dapat menekan biaya BPJS Kesehatan.
"Misalnya ada contoh nih ya, pemeriksaan tifoid fever. Pemeriksaan kuman salmonela itu beragam. Tapi kita akan lihat mana yang dipakai secara esensial yang sudah secara mutu bisa diterima. Misalnya cukup dengan widal. Ya sudah itu modalitas yang dikatakan mutunya bagus, jangan pakai yang lebih tinggi lagi. Kalau pakai yang costnya lebih rendah ya gak apa-apa," bebernya.
Adapun, kajian tersebut akan dilakukan mulai saat ini hingga tiga bulan ke depan, dan diharapkan dapat diimplementasikan pada Februari 2020 mendatang.
"Kajian untuk kebetuhan dasar 3 bulan. Ada kita minta dari semua perhimpunan. Akan mengkaji kira-kira untuk penyakit ini optimalnya gimana, kita hitung unit costnya berapa. Supaya BPJS bisa menghitung. Yang ada sekarang duit BPJS terbatas sementara dia harus memanggulangi pelayanan yang tidak terbatas," tambah Ketua Lembaga Riset PB IDI Marhaen Hardjo. (Ata/OL-09)
Skrining kanker serviks bisa dilakukan menggunakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di puskesmas.
Total peserta BPJS kesehatan Tasikmalaya berjumlah 5.080.983 orang
BPJS Kesehatan menerapkan paket layanan baik di kantor cabang maupun layanan di Pelayanan administrasi melalui Whatsapp (Pandawa).
Kedua fasilitas kesehatan di Kabupaten Subang tersebut yakni Klinik Pratama di wilayah Gembor Kecamatan Pagaden dan klinik Pratama di wilayah Kecamatan Cipeundeuy.
PEMERINTAH semakin percaya diri dalam merespons tren menurunnya kasus harian covid-19.
PEMERINTAH gusar. Banyak orang Indonesia berobat ke luar negeri. Katanya, setiap tahun 1 juta orang berobat ke Malaysia dan 750 ribu ke Singapura.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved