Forum Stop TB Dorong Percepatan Perpres Berantas Tuberkulosis

KETUA Forum Stop TB Partnership Indonesia (FSTPI) Arifin Panigoro mengatakan pihaknya telah meminta Presiden Joko Widodo mempercepat penyelesaian peraturan presiden (Perpres) tentang pemberantasan tubercolosis (TB) di Indonesia. Menurutnya, saat ini, Perpres tersebut masih dalam proses perancangan.

"Kita masih 50%-lah Perpres untuk TB lagi disiapin sudah sampai di Menko. (Saya bilang) Pak cepetin, Presiden bilang, ya saya setuju. Itu kan lumayan, kalau nggak gitu bisa lebih lama lagi," tutur Arifin di Hotel Westin Jakarta, Selasa (10/12).

Arifin mengatakan, Perpres itu dibutuhkan untuk meningkatkan kerja sama antarkementerian terkait dan meningkatkan koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah untuk memberantas TB.

"Sekarang ini, TB kan urusannya dengan Kemenkes saja. Masalah serumit ini, apalagi urusan ke Kabupaten ini kita perlu ke Kementerian lain, khususnya Kemendagri," jelasnya.

"Otonomi daerah ini harus kita antisipasi dan itu yang sangat menolong kalau Perpres itu ada," imbuh Arifin.

Baca juga: Dokter RS Siloam Sukses Tangani Kasus Langka Bibir Sumbing Wajah

Selain itu, Arifin menuturkan, di dalam Perpres tersebut juga akan mencantumkan standar pelayanan minimal (SPM) tentang TB yang akan menjadi indikator kinerja pemerintah daerah.

"Dengan SPM TB juga masuk ke situ, nanti dicek, Pak Bupati gimana TB di sini? Kalau ada ukuran itu kan dia harus (berupaya memenuhi) itu jadi KPI Bupatinya," tuturnya.

Arifin menjelaskan, untuk mencapai target Indonesia bebas TB pada 2030, dibutuhkan berbagai upaya dan kerja sama dari sejumlah pihak terkait.

Saat ini, Forum Stop TB tengah melakukan model pendekatan baru yakni mencari hingga mengobati penderita TB melalui kerja sama dengan Bupati dan Wali Kota. Model pendekatan baru ini telah dicoba di dua daerah yakni di Sumenep, Madura, dan Lombok Barat.

Diharapkan, model pendekatan ini akan lebih efektif memberantas TB, khususnya di daerah.

"Saat ini, pemerintah menyediakan obat di puskesmas, kita-kita yang mau men-support tadi nyari pasiennya, kita bantuin ke puskesmas, itu model yang sudah jalan. Tapi itu tidak cukup, baru 50% dari yang harusnya dilakukan. Oleh karena itu kita ada model baru yang kita coba langsung hubungan dengan Bupati dan Wali Kota," jelasnya. (OL-2)