Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
MENTERI Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar menegaskan komitmen Indonesia dalam menangani sampah laut.
Persoalan ini juga menjadi masalah yang dihadapi negara lain secara global, karena diperkirakan sekitar 80% polusi laut berasal dari kegiatan di darat.
''Kami menyadari bahwa tantangan ke depan akan lebih besar dan hanya melalui kerja sama dan kolaborasi kami dapat mengatasi masalah-masalah penting ini,'' kata Menteri Siti Nurbaya di hadapan sekitar 26 duta besar negara sahabat.
Para duta besar itu terdiri atas 10 negara anggota ASEAN dan 16 negara mitra ASEAN yang mengikuti kegiatan ASEAN Coastal Clean Up 2019 di Taman Wisata Alam Mangrove, Angke Kapuk,Jakarta Utara, Sabtu (30/11).
Menteri LHK menegaskan bahwa pemerintah Indonesia telah mengambil langkah setrategis terkait masalah ini. Pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan Agenda PBB 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan.
Terkait dengan pengurangan polusi laut dari kegiatan berbasis darat, Indonesia telah membuat komitmen mengurangi limbah padat hingga 70% pada 2025.
Untuk mencapai komitmen ini, pada 2017, Presiden Joko Widodo mengeluarkan Keputusan Presiden tentang Kebijakan Nasional dan Strategi Pengelolaan Sampah. Pemerintah Indonesia juga telah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 83 tahun 2018 yang membahas rencana aksi strategis menangani sampah laut dari tahun 2018-2025.
Selain itu juga telah disusun Rencana Aksi Nasional untuk mengurangi limbah plastik melalui berbagai kegiatan yang harus dilakukan oleh semua pemangku kepentingan.
''Termasuk pemerintah daerah, bisnis, masyarakat, telah mengambil inisiatif dan inovasi dalam memerangi masalah ini. Dalam pengaturan nasional dan sub-nasional kami, peran pemerintah daerah menjadi sangat penting,'' ungkap Siti Nurbaya.
Selain penguatan di dalam negeri melalui kolaborasi semua pihak, Pemerintah Indonesia juga terlibat aktif mengatasi pencemaran laut dalam kerangka kerja sama internasional.
Melalui pertemuan para pihak dalam forum IGR-4, pada 31 Oktober-1 November 2018 lalu di Bali, berhasil menyepakati Deklarasi Bali tentang perlindungan lingkungan laut dari aktivitas berbasis darat.
Indonesia terus menekankan pentingnya Resolusi tentang Perlindungan Lingkungan Laut dari Kegiatan Berbasis Darat. Resolusi ini kemudian diadopsi pada Sesi Keempat Majelis Lingkungan PBB (UNEA-4) di Nairobi, Kenya.
Indonesia juga terlibat aktif dalam berbagai pertemuan internasional di tingkat ASEAN, khususnya penguatan komitmen kolaboratif guna mencegah, serta mengurangi sampah laut yang dihasilkan dari kegiatan berbasis laut dan darat.
''Untuk memastikan semua komitmen ini, Indonesia telah mendirikan Pusat Kapasitas Regional untuk Laut Bersih (RC3S) di Bali. Pusat ini akan memperkuat pembangunan kapasitas di bidang perlindungan lingkungan laut dari kegiatan berbasis darat,'' tegas Menteri LHK.
Apresiasi dari Sekjen ASEAN
Sementara itu Sekjen ASEAN, Dato Lim Jock Hoi ikut bersama Menteri LHK Siti Nurbaya dalam rangkaian kegiatan ASEAN Costal Clean Up 2019 di Taman Wisata Alam (TWA) Mangrove, Jakarta Utara.
Pada kesempatan ini, dia ikut aksi bersih lingkungan dengan memungut sampah di sekitar TWA bersama 26 dubes negara sahabat dan melakukan penanaman mangrove.
Dia mengapresiasi pemerintah Indonesia melalui KLHK dalam hal tata kelola sampah. Lim Jock juga mengapresiasi keseriusan KLHK melibatkan generasi muda dan komunitas masyarakat untuk peduli terhadap lingkungan.
“Ini salah satu bidang di ASEAN yang menjadi perhatian kita. Regulasi dari Bu Menteri Siti Nurbaya sangat berpengaruh, dan diimplementasikan. Dengan adanya Ibu Siti Nurbaya sebagai Menteri LHK, kami senang sekali ada kegiatan seperti ini dan akan dilakukan sepanjang tahun,'' ujar Jock Hoi..
Jock Hoi juga berharap kalangan muda Indonesia turut berpartisipasi dengan KLHK untuk menjaga lingkungan dan pengelolaan sampah di laut.
"Perlu ada awareness kaum muda untuk menjaga lingkungan hidup saat ini," katannya.(OL-09)
Upaya tampil glowing idealnya disertai dengan langkah-langkah menjaga kelestarian bumi. Berikut kiat untuk mewujudkannya.
Amorepacific berkomitmen dan merasa bertanggung jawab atas dampak plastik terhadap lingkungan.
Semua pihak harus serius menangani sampah khususnya sampah plastik, bisa dimulai dengan wisatawan tidak membawa botol minuman dan tempat makan plastik sekali pakai
Menteri Siti turun langsung memungut sampah dan memasukannya ke dalam karung untuk kemudian dilakukan penimbangan.
KLHK meminta pemerintah daerah melakukana antisipasi dengan menyiapkan tempat-tempat sampah yang memadai di daerah ramai pemudik.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) meminta masyarakat, terutama para pemudik, tidak menggunakan barang-barang sekali pakai seperti plastik atau styrofoam.
Penetapan legalitas hutan adat mengutamakan prinsip kehati-hatian agar tidak menimbulkan masalah berkepanjangan di kemudian hari.
SEJAK lima tahun terakhir, pemerintah memiliki perhatian khusus terhadap redistribusi aset melalui program Reforma Agraria.
Masyarakat adat yanMasyarakat yang masih mengandalkan tradisi turun-temurun dalam pengelolaan hutan adat sering kali tidak berdaya saat menghadapi kepentingan pihak eksternal
Kawasan gunung tampak gundul. Pohonpohon ditebang, lubang-lubang bekas galian tambang pun terlihat jelas.
PADA 2020 berdasarkan data KLHK luas hutan di seluruh Indonesia mencapai 95,6 juta hektare.
PAVILIUN Indonesia memaparkan sejumlah upaya pengendalian perubahan iklim dan keberhasilannya di ajang Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP-24) di Katowice, Polandia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved