Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
MENTERI Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar menegaskan komitmen Indonesia dalam menangani sampah laut.
Persoalan ini juga menjadi masalah yang dihadapi negara lain secara global, karena diperkirakan sekitar 80% polusi laut berasal dari kegiatan di darat.
''Kami menyadari bahwa tantangan ke depan akan lebih besar dan hanya melalui kerja sama dan kolaborasi kami dapat mengatasi masalah-masalah penting ini,'' kata Menteri Siti Nurbaya di hadapan sekitar 26 duta besar negara sahabat.
Para duta besar itu terdiri atas 10 negara anggota ASEAN dan 16 negara mitra ASEAN yang mengikuti kegiatan ASEAN Coastal Clean Up 2019 di Taman Wisata Alam Mangrove, Angke Kapuk,Jakarta Utara, Sabtu (30/11).
Menteri LHK menegaskan bahwa pemerintah Indonesia telah mengambil langkah setrategis terkait masalah ini. Pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan Agenda PBB 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan.
Terkait dengan pengurangan polusi laut dari kegiatan berbasis darat, Indonesia telah membuat komitmen mengurangi limbah padat hingga 70% pada 2025.
Untuk mencapai komitmen ini, pada 2017, Presiden Joko Widodo mengeluarkan Keputusan Presiden tentang Kebijakan Nasional dan Strategi Pengelolaan Sampah. Pemerintah Indonesia juga telah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 83 tahun 2018 yang membahas rencana aksi strategis menangani sampah laut dari tahun 2018-2025.
Selain itu juga telah disusun Rencana Aksi Nasional untuk mengurangi limbah plastik melalui berbagai kegiatan yang harus dilakukan oleh semua pemangku kepentingan.
''Termasuk pemerintah daerah, bisnis, masyarakat, telah mengambil inisiatif dan inovasi dalam memerangi masalah ini. Dalam pengaturan nasional dan sub-nasional kami, peran pemerintah daerah menjadi sangat penting,'' ungkap Siti Nurbaya.
Selain penguatan di dalam negeri melalui kolaborasi semua pihak, Pemerintah Indonesia juga terlibat aktif mengatasi pencemaran laut dalam kerangka kerja sama internasional.
Melalui pertemuan para pihak dalam forum IGR-4, pada 31 Oktober-1 November 2018 lalu di Bali, berhasil menyepakati Deklarasi Bali tentang perlindungan lingkungan laut dari aktivitas berbasis darat.
Indonesia terus menekankan pentingnya Resolusi tentang Perlindungan Lingkungan Laut dari Kegiatan Berbasis Darat. Resolusi ini kemudian diadopsi pada Sesi Keempat Majelis Lingkungan PBB (UNEA-4) di Nairobi, Kenya.
Indonesia juga terlibat aktif dalam berbagai pertemuan internasional di tingkat ASEAN, khususnya penguatan komitmen kolaboratif guna mencegah, serta mengurangi sampah laut yang dihasilkan dari kegiatan berbasis laut dan darat.
''Untuk memastikan semua komitmen ini, Indonesia telah mendirikan Pusat Kapasitas Regional untuk Laut Bersih (RC3S) di Bali. Pusat ini akan memperkuat pembangunan kapasitas di bidang perlindungan lingkungan laut dari kegiatan berbasis darat,'' tegas Menteri LHK.
Apresiasi dari Sekjen ASEAN
Sementara itu Sekjen ASEAN, Dato Lim Jock Hoi ikut bersama Menteri LHK Siti Nurbaya dalam rangkaian kegiatan ASEAN Costal Clean Up 2019 di Taman Wisata Alam (TWA) Mangrove, Jakarta Utara.
Pada kesempatan ini, dia ikut aksi bersih lingkungan dengan memungut sampah di sekitar TWA bersama 26 dubes negara sahabat dan melakukan penanaman mangrove.
Dia mengapresiasi pemerintah Indonesia melalui KLHK dalam hal tata kelola sampah. Lim Jock juga mengapresiasi keseriusan KLHK melibatkan generasi muda dan komunitas masyarakat untuk peduli terhadap lingkungan.
“Ini salah satu bidang di ASEAN yang menjadi perhatian kita. Regulasi dari Bu Menteri Siti Nurbaya sangat berpengaruh, dan diimplementasikan. Dengan adanya Ibu Siti Nurbaya sebagai Menteri LHK, kami senang sekali ada kegiatan seperti ini dan akan dilakukan sepanjang tahun,'' ujar Jock Hoi..
Jock Hoi juga berharap kalangan muda Indonesia turut berpartisipasi dengan KLHK untuk menjaga lingkungan dan pengelolaan sampah di laut.
"Perlu ada awareness kaum muda untuk menjaga lingkungan hidup saat ini," katannya.(OL-09)
Kegiatan pengelolaan dan daur ulang sampah ini menggandeng Waste4Change untuk melakukan pengelolaan sampah dari hulu ke hilir.
Jikaa dihitung secara kasar sejak tahun 2018 hingga tahun 2023, kerugian yang disebabkan oleh masalah pencemaran sampah plastik di laut Indonesia diperkirakan mencapai Rp2.000 triliun.
Sampah yang dihasilkan dari kegiatan masyarakat di Indonesia juga bisa masuk ke Samudera Hindia hingga ke Madagaskar.
Warga akan diedukasi modul Plastic, Sustainability & You Education (PSYE) untuk meningkatkan kesadaran tentang penggunaan plastik berkelanjutan dan pengelolaan limbah yang efektif.
Target pemerintah Indonesia dalam menurunkan kebocoran sampah plastik dari aktivitas masyarakat sebesar 70 persen pada 2025.
BRIN terus melakukan penelitian dengan memanfaatkan kecerdasan buatan dalam mendeteksi jenis sampah plastik. Termasuk, melibatkan akademisi dari berbagai multidisiplin ilmu.
‘’Kolaborasi, termasuk dengan kerja sama dengan pihak swasta menjadi kunci untuk membangun sistem pengelolaan sampah yang efektif, bernilai ekonomis dan ramah lingkungan,”
KEPALA Subdit Ditjen KLHK Yuli Prasetyo Nugroho menuturkan terdapat beberapa kearifan lokal dari masyarakat adat yang dapat menjadi contoh dalam pengelolaan sampah sisa makanan (food waste).
Kayu itu dikumpulkan untuk kemudian direbus. Sebanyak 10 kg kayu mangrove, direbus dengan 10 liter air untuk menghasilkan 7 liter cairan tinta.
Program pembagian bibit pohon gratis yang digagas KLHK menjadi langkah penting dalam upaya pelestarian lingkungan di Indonesia.
Dalam mengelola sampah kemasan, GCPI bekerja sama dengan Indonesia Packaging Recovery Organisation (IPRO),
Pendanaan konservasi ini memerlukan anggaran besar sehingga memerlukan kontribusi semua pihak untuk menutup gap antara anggaran dengan kebutuhan yang tersedia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved