Selasa 26 November 2019, 22:49 WIB

DPR Pertanyakan Rencana Pangkas Alur Izin Edar Obat

Antara | Humaniora
DPR Pertanyakan Rencana Pangkas Alur Izin Edar Obat

Istimewa
Wakil Ketua Komisi IX DPR Anshory Siregar

 

WAKIL Ketua Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Ansory Siregar mempertanyakan wacana Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto yang akan memangkas mekanisme perizinan obat.

"Dalam waktu dekat, kami akan memanggil Menkes dan jajarannya untuk menanyakan rencana ini, mengingat kewenangan pemberian izin terhadap obat itu diatur oleh sejumlah ketentuan dan peraturan yang mengikat, jadi tidak bisa dipindahkan begitu saja," katanya seperti dikutip dari Antara, Selasa (26/11).

Dia menambahkan DPR harus diajak bicara dan konsultasi, karena permasalahan obat menyangkut kebutuhan masyarakat.

Ansory menilai masih banyak tugas lain yang harus diselesaikan oleh Menkes daripada mempermasalahkan soal izin obat yang telah berjalan dengan baik selama ini. Contohnya adalah masalah BPJS Kesehatan.

"Dadi dari pada mencari-cari masalah baru, mending menyelesaikan dulu masalah yang lebih penting," kata dia.

Baca juga : Menkes Ancam Copot Dirjen jika Persulit Izin Edar Obat dan Alkes

Ansory juga mengingatkan bahwa Kemenkes berjanji untuk segera melakukan reformasi birokrasi dalam waktu dekat. Jika perizinan ditangani Kemenkes, maka akan memperpanjang mata rantai birokrasi.

Sebelumnya, Menkes Terawan menginginkan agar proses perizinan obat ditangani oleh Kemenkes. Hal itu dikarenakan proses perizinan yang berlangsung lama.

Terawan mengatakan dirinya mengunjungi pabrik obat tradisional yang memproduksi minyak angin dengan biaya produksi yang relatif rendah dan menggunakan bahan baku alami. Akan tetapi harga jual menjadi tinggi karena proses perizinan yang lama.

Selama ini, Badan POM merupakan institusi yang berwenang memberikan izin produksi dan edar obat yang diproduksi oleh perusahaan farmasi.

Pemberian izin tersebut harus melalui beberapa tahapan dan verifikasi tertentu seperti uji klinis, uji kandungan obat dan pengujian lainnya sebelum satu produk dilempar ke masyarakat. (Ant/Ol-7)

Baca Juga

MI/RAMDANI

Munas MUI Hasilkan Empat Fatwa Haji dan Vaksin

👤Faustinus Nua 🕔Jumat 27 November 2020, 12:25 WIB
Yang pertama ada fatwa tentang penggunaan human diploid cell untuk bahan produksi obat dan vaksin. Kedua, fatwa tentang pendaftaran haji...
ANTARA/ AMPELSA

Menkes: Tekankan Protokol Kesehatan dalam Pemulihan Pariwisata

👤Atalya Puspa 🕔Jumat 27 November 2020, 11:55 WIB
Kegiatan ekonomi  dijalankan mengingat masyarakat perlu mendapat kesempatan untuk berusaha. Namun protokol kesehatan harus tetap...
Biro Pers Sekretariat Presiden

Presiden Tinjau Pembangunan Pusat Perbenihan

👤Andhika Prasetyo 🕔Jumat 27 November 2020, 11:50 WIB
Benih-benih tersebut sengaja disiapkan untuk ditanamkan di lokasi-Lokasi yang rawan banjir dan tanah...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya