Senin 25 November 2019, 21:00 WIB

Menkes Ancam Copot Dirjen jika Persulit Izin Edar Obat dan Alkes

Atikah Ishmah Winahyu | Humaniora
Menkes Ancam Copot Dirjen jika Persulit Izin Edar Obat dan Alkes

ANTARA
Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto

 

MENTERI Kesehatan, Terawan Agus Putranto, menegaskan pada Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kemenkes, Engko Sosialine Magdalene, agar melakukan percepatan izin edar obat dan alat kesehatan.

Menkes pun tidak segan-segan mengancam akan mencopot Dirjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan apabila izin edar masih berbelit-belit.

"Saya sudah ngomong, Bu Dirjen mau duduk lama ya artinya izinnya cepat. Bu Dirjen pengin duduknya cepat ya izinnya lama, kan nggak usah pusing-pusing," kata Terawan di Kantor Kemenkes, Jakarta, Senin (25/11).

Menkes menuturkan, kini pihaknya telah menarik kembali izin edar obat dan alat kesehatan (alkes) di bawah Kemenkes.

"Izin edar menurut undang-undang itu memang ada di Kementerian Kesehatan, oleh karena itu akan dibenahi dan saya sudah ketemu sama Ketua Badan POM (Pengawas Obat dan Makanan)," tuturnya.

Dia menjelaskan, diambilnya kembali izin edar obat dan alat kesehatan oleh Kemenkes bertujuan untuk mempermudah pengurusan izin dan mendukung iklim investasi. Menkes mengungkapkan, sebelumnya banyak yang mengeluh kesulitan mengurus izin edar.


Baca juga: Kemenag Minta Kuota Haji Cadangan Ditambah


"Yang paling penting saya mau perbaiki regulasinya supaya iklim berusaha itu menjadi baik, investasi jadi lebih nyaman, akhirnya harga yang dirasakan masyarakat sesuai takarannya, sesuai keharusannya sehingga tidak ada istilah harga obat mahal dan lainnya," tegasnya.

Direktur Eksekutif Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia, Darodjatun Sanusi, menyambut gembira upaya yang dilakukan Kemenkes untuk mempercepat pengurusan izin edar.

"Kita tentunya gembira kalau bisa dilaksanakan dan saya yakin bisa dilaksanakan, karena kalau menterinya sudah dapat arahan langsung, saya kira bagus," ujarnya.

Dia menuturkan, sebelumnya pengurusan izin edar memakan waktu cukup lama dan sulit, karena harus melalui proses evaluasi yang sangat detail dan tidak sebentar. Proses yang lama tersebut kemudian dapat mempengaruhi biaya produksi.

"Iya karena kan nggak bisa produksi jadinya, jadi terlambat di pasar," tandasnya. (OL-1)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More