Jumat 09 Agustus 2019, 19:13 WIB

Greenomics Minta Greenpeace Pelajari Perubahan Hutan Lindung

mediaindonesia.com | Humaniora
Greenomics Minta Greenpeace Pelajari Perubahan Hutan Lindung

Istimewa/KLHK
Kawasan Taman Nasonal Sebangau di Kalimantan Tengah.

 

Organisasi lingkungan Greenpeace diminta untuk mempelajari data dan fakta legal yang memperlihatkan bahwa terdapat perubahan fungsi areal konservasi dan hutan lindung menjadi areal perizinan, terutama yang terjadi di era pemerintahan sebelumnya.

 “Perubahan sebagian areal Taman Nasional Sebangau menjadi areal perizinan (2011) melalui proses perubahan kawasan hutan, juga menjadi salah satu contoh bahwa areal konservasi tetap terbuka menjadi areal perizinan melalui proses legal,” kata Direktur Greenomic Indonesia, Vanda Mutia Dewi, di Jakarta, Jumat (9/8).

Pernyataan Vanda Mutia Dewi sebagai tanggapan terhadap pernyataan Greenpeace yang dimuat di sebuah media yang menyebutkan bahwa ada atau tidak ada moratorium, area hutan konservasi dan hutan lindung terlindungi undang-undang.

 Bahkan, lanjut Vanda, sejumlah blok hutan lindung dikeluarkan dari areal moratorium oleh pemerintahan sebelumnya atau tahun 2011 dan telah diubah menjadi areal perizinan.

Greenpeace tentu perlu memahami bahwa pada saat berlangsungnya periode moratorium pun, areal hutan lindung tetap terbuka untuk dirubah menjadi areal perizinan. Ini hanya salah satu contoh yang melibatkan sejumlah areal hutan lindung.

Menurut Vanda, data dan fakta legal di atas menunjukkan bahwa areal konservasi dan hutan lindung tetap merupakan bagian dari areal yang terbuka untuk dilepas menjadi areal perizinan, terutama melalui proses perubahan kawasan hutan dan rencana tata ruang provinsi dan kabupaten atau kota.  Fakta dan data legal ini perlu dipelajari secara komprehensif oleh Greenpeace.

 “Greenomics tentunya bersedia menunjukkan contoh-contoh lainnya yang berbasis data dan fakta legal yang menunjukkan telah terjadinya perubahan areal konservasi dan hutan lindung, di antaranya menjadi areal perizinan, terutama yang terjadi di era pemerintahan sebelumnya,” papar Vanda dalam pernyataan terbukanya.

 Atas dasar data dan fakta legal tersebut, tegas Vanda, maka pernyataaan Greenpeace yang menyatakan bahwa  ‘ada atau tidak ada moratorium, area hutan konservasi dan hutan lindung terlindungi undang-undang’ adalah pernyataan yang tidak berbasis data dan fakta legal.

Vanda menjelaskan dengan memasukkan areal konservasi dan hutan lindung ke dalam Inpres permanen moratorium hutan primer dan lahan gambut yang telah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo.

“Tentu kita harapkan tidak terjadi lagi perubahan areal konservasi dan hutan lindung menjadi areal perizinan sawit, kehutanan, dan pertambangan, terutama seperti yang terjadi di era sebelumnya,” ujar Vanda. (OL-09)

Baca Juga

Metro TV/Robby Pratama

BNPB Ingatkan 30 Kepala Daerah Waspadai Potensi Bibit Siklon 94W

👤Robby Pratama 🕔Rabu 14 April 2021, 14:42 WIB
Kewaspadaan itu untuk menekankan pada peringatan dini dan langkah-langkah kesiap siagaan, termasuk evakuasi dan penyampaian...
Ist/Universitas Andalas

Universitas Andalas Sukses Menggelar ACCOUNTS 2021

👤mediaindonesia.com 🕔Rabu 14 April 2021, 14:41 WIB
Sesuai dengan namanya yaitu Andalas Accounting National Events, ACCOUNTS merupakan acara tingkat nasional dari Himpunan Mahasiswa Jurusan...
Ilustrasi

Gempa Banten, BMKG Sebut tidak Berpotensi Tsunami

👤Atalya Puspa 🕔Rabu 14 April 2021, 14:33 WIB
Daryono menyatakan episenter terletak pada koordinat 7,4 LS dan 105,92 BT, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 83 km arah Barat Daya...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Tajamnya Lancang Kuning di Lapangan

 Polda Riau meluncurkan aplikasi Lancang Kuning untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Berhasil di lapangan, dipuji banyak kalangan.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya