Mutu Pendidikan Vokasi Rendah

KUALITAS pendidikan vokasi secara umum di Tanah Air masih belum mampu menjawab dunia industri yang terus bergerak maju. Hal ini tentu sangat meresahkan karena Indonesia sudah memasuki pangsa tenaga kerja terbuka seiring dengan pemberlakuan perdagangan bebas.

Sudah saatnya Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek-Dikti) merevitalisasi pendidikan vokasi. Hal itu diakui Menristek-Dikti, M Nasir, saat menjadi pembicara di seminar Revitalisasi Pendidikan Tinggi Vokasi di Indonesia, Implementasi Pembelajaran Dual System, di Jakarta, Rabu (17/7).

"Revitalisasi akan terfokus pada lembaga pendidikan vokasi yang telah ada, berikut pembenahan kurikulum, fasilitas, dan infrastruktur, termasuk kualitas tenaga pendidik," ujar M Nasir. Dengan demikian, diharapkan lulusan pendidikan tinggi vokasi tidak saja memegang ijazah, tapi juga memiliki sertifikat kompetensi.

M Nasir pun menyoroti pentingnya pendidikan vokasi (dual system) yang dalam praktiknya melibatkan sektor industri dalam penyusunan kurikulum pendidikan tinggi yang memadukan pembelajaran teori 30% dan 70% berupa praktik di lingkungan kerja.

"Pemerintah tengah menggandeng berbagai pihak, termasuk Kamar Dagang dan Industri Indonesia, perguruan tinggi, dan pelaku industri untuk berupaya agar model pendidikan vokasi dapat dipahami lebih mendalam," ujarnya. Selanjutnya, diharapkan mampu direplikasi pada sejumlah lembaga pendidikan vokasi Indonesia yang telah dan akan berdiri.

Terkait dengan masih rendahnya mutu pendidikan vokasi (tingkat SMK), Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil (Emil), mengakui sedang mengevaluasi jurusan SMK yang ada di wilayahnya. Itu dilakukan karena selama ini lulusan sekolah vokasional tersebut tidak banyak yang terserap dunia kerja. Hingga saat ini, SMK menjadi penyumbang pengangguran terbesar di Jawa Barat. Bahkan, menurutnya, tidak menutup kemungkinan SMK yang ada akan dibubarkan. (Sru/BY/H-1)