INDUSTRI dinilai lebih tahu kebutuhan lapang-an sehingga riset yang dilakukan efektif. Di sisi lain, perguruan tinggi banyak menghasilkan riset, tetapi tumpul pada hilirisasi. Karena itu, pemerintah meminta industri untuk membuka ruang riset bagi mahasiswa untuk belajar di dunia industri.
"Lembaga dan dana riset yang dibiayai pemerintah sangat terbatas sehingga kolaborasi riset dengan pihak industri mutlak diperlukan," ujar Direktur Karier dan Kompetensi SDM Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek-Dikti) Bunyamin Maftuh, seusai acara Dexa Award Science Scholarship (DASS) 2019 di Tangerang Selatan, Banten, kemarin.
Pihaknya mengapresiasi kalangan industri yang melakukan riset sendiri, seperti yang dilakukan Dexa Group, salah satu perusahaan farmasi terbesar di Indonesia. Ke depan, Kemenristek-Dikti mengaku akan menggandeng lebih banyak pihak swasta untuk meningkatkan jumlah dan mutu riset di bidang kesehatan, kemaritiman, sumber daya energi terbarukan.
CEO Dexa Group Ferry Sutikno mengatakan, inovasi dan riset penting dalam mengembangkan dan menciptakan produk yang berkualitas. Prinsip itu pula yang dipegangnya hingga perusahaan yang berdiri sejak 50 tahun lalu itu dapat bersaing hingga merambah pasar global.
Sebelumnya, Ketua Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) Profesor Satryo Brodjonegoro mengatakan, dana riset di Indonesia berada di kisaran 0,1% dari produk domestik bruto (PDB) atau jauh dari ideal, yakni minimal 1% dari PDB.
Ketika dana belum mencukupi, imbuhnya, pemerintah perlu menciptakan ekosistem penelitian, pengembangan serta inovasi sehingga dengan dana yang tidak terlalu besar, tapi efektif.
Menurutnya, selama ini dana riset puluhan triliun rupiah yang dikucurkan pemerintah tidak efektif karena tersebar di sejumlah K/L. Hanya sedikit yang benar-benar untuk pengembangan iptek. Sebagian besar habis untuk pengeluaran yang tidak terkait dengan pengembangan iptek.
Turun
Terkait dengan pendanaan riset, Komisi VII DPR RI menyepakati pagu indikatif Kemenristek-Dikti dalam RAPBN 2020 sebesar Rp1,05 triliun, atau sama dengan pagu definitif APBN 2019.
Dalam pembahasan selanjutnya, Ketua Komisi VII DPR RI Gus Irawan Pasaribu berharap anggaran Kemenristek-Dikti ditambah, khususnya pada pos riset dan teknologi.
"Supaya bertambah dan tidak harus mengalami penurunan. Jika dibandingkan dengan pagu indikatif kementerian lain, semisal Kementerian ESDM, pagu indikatifnya meningkat 100%. Begitu pula dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pagu indikatifnya meningkat sebesar 16%," ujar Gus Irawan dikutip dari laman DPR, kemarin.
Pagu indikatif merupakan batas maksimum anggaran yang diberikan kepada kementerian sebagai acuan. Pagu indikatif disusun Kemenkeu dan Bappenas, berdasarkan kebijakan prioritas Presiden.
Menristek-Dikti Mohamad Nasir menyebutkan, terjadi penurunan yang cukup besar pada pagu indikatif Kemenristek-Dikti di sektor riset dan teknologi (ristek) APBN 2020, yakni sebesar Rp39,7 triliun atau 32%.
Nasir pun berharap ada kenaikan anggaran untuk menyukseskan program andalan kementeriannya, seperti program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, Beasiswa Bidikmisi, juga dana riset untuk inovasi. "Sebab bila dana riset turun, akan mengganggu munculnya inovasi-inovasi baru di bidang ristek," kata Menteri Nasir, kemarin. (Ant/H-3)
