Headline
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Agama Lukman Hakim Saifuddin menyatakan bahwa saat ini Pemerintah sedang berupaya maksimal agar Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) di Kertajati, Majalengka, Jawa Barat bisa digunakan sebagai embarkasi haji. Bandara ini nantinya akan menjadi bandara keberangkatan jemaah haji Indonesia yang berasal dari wilayah sekitar Kertajati.
"Kami tengah berusaha keras agar Bandara Kertajati tahun ini bisa digunakan sebagai embarkasi haji," terang Menag di Jakarta, Jumat (10/05).
Menurut Menag, sejumlah langkah tengah dipersiapkan antara lain bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengupayakan tersedianya tempat layanan akomodasi yang berfungsi layaknya asrama haji. Selain untuk menginap jemaah sebelum pemberangkatan, tempat tersebut juga akan digunakan untuk proses bimbingan manasik haji, pemeriksaan kesehatan, pembagian living-cost, serta pembinaan Kepala Regu (Karu) dan Kepala Rombongan (Karom).
"Tempat itu diperlukan karena saat ini belum ada asrama haji di sekitar Bandara Kertajati. Kemenag berharap Provinsi Jawa Barat dapat mampersiapkan tempat yang berfungsi sebagai asrama haji ini dalam waktu secepatnya," tutur Menag.
Persiapan lainnya terkait dengan perubahan rute penerbangan sebagian jemaah haji asal Jawa Barat yang sebelumnya dijadwalkan dari Bandara Soekarno-Hatta ke Bandara Kertajati. Kemenag mendorong Kementerian Perhubungan agar proses perizinan penggunaan Bandara Kertajati bisa segera diselesaikan.
"Maskapai baik Garuda maupun Saudia Airline, diharapkan bersedia untuk menerbangkan sebagian jemaah Jawa Barat dari Kertajati ke Saudi," harapnya.
"Dalam waktu dekat, kami akan membicarakan hal ini dengan GACA (General Authority of Civil Aviation) dari Saudi terkait akan adanya pesawat haji dari Bandara Kertajati yang akan mendarat di Saudi," pungkasnya. (OL-3)
sebanyak 170 ribu dari total 203.320 jemaah haji reguler 2026 masuk dalam kategori risiko tinggi (risti).
MAJELIS Ulama Indonesia (MUI) didorong untuk mengeluarkan fatwa terkait tata cara dan sumber dana ibadah haji. Wacana itu disampaikan Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak.
Metode TFG digunakan untuk memvisualisasikan pergerakan ribuan jemaah dan petugas di titik-titik krusial di Tanah Suci, termasuk saat puncak pelaksanaan ibadah haji.
hifdzun nafs atau menjaga keselamatan jiwa jemaah haji harus menjadi prioritas utama pemerintah,
Adanya izin pembangunan kampung haji membuat Indonesia dituntut menghadirkan standar pelayanan haji yang berkualitas, transparan dan akuntabel.
Para peserta mulai menemukan nilai-nilai penting seperti kedisiplinan, kegembiraan, dan kekompakan selama mengikuti pelatihan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved