Headline

Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.  

RI Terdepan Tangani Karhutla

Sri Utami
03/5/2019 23:40
RI Terdepan Tangani Karhutla
Menteri Lingkung­an Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya(ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso)

MENTERI Lingkung­an Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya memperlihatkan kepada para duta besar negara-negara sahabat mengenai kemampuan Indonesia dalam menangani dan mencegah kebakaran hutan dan lahan, antara lain tentang pentingnya koordinasi antarbadan dan teknologi yang digunakan.

“Ini penting untuk memberikan gambaran kepada negara subregional untuk penanggulangan karhutla bahwa kita sudah berpengalaman dan teruji dalam teknologi dan pengetahuan,” kata Menteri Siti saat mengunjungi Kantor Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) bersama Sekjen ASEAN Dato Lim Jock Hoi dan beberapa perwakilan negara sahabat.

Menurutnya, ia memang meng­ungkapkan kepada Sekjen ASEAN bahwa kebijakan Indonesia sudah berubah. Hal itu sesuai dengan komitmen Presiden Joko Widodo serta instrumen kontrol yang baik yang mengedepankan pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Disebutkan pula, teknologi yang digunakan Indonesia dalam mencegah dan menangani karhutla termasuk yang terbaik di dunia.

Dalam kunjungan tersebut, lanjutnya, juga dibahas mengenai negara dan badan yang mendukung penganan karhutla. Bahkan dipertimbangkan pula  pentingnya memiliki instrumen kontrol dan teknologi untuk ASEAN.
Ia menyebutkan, instrumen dan teknologi yang dimiliki Indonesia sistemnya dapat diatur sehingga tidak lagi hanya untuk Indonesia, tetapi juga untuk negara lain.

“Sekjen (ASEAN) berpikir mungkin nanti negara di Asia harus memiliki (teknologi) yang seperti ini, analisis kebakaran, arah angin, tsunami, dan lainnya,” tutur Menteri Siti.

Lebih lanjut ia menjelaskan, kapasitas Indonesia dalam peramalan meteorologi, klimatologi, dan geofisika sangat tinggi. Hal tersebut diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan penempatan ASEAN Coordination Centre for Transboundary Polution Control.

“Antara BMKG dan KLHK selama ini juga telah terjalin kerja sama. Dari hasil observasi BMKG menunjukkan bahwa tingkat hot spot (titik panas) di Indonesia turun tajam dari 50.995 titik api pada 2015, menjadi 1.781 pada 2017,” ujarnya.

Sementara itu, Sekjen ASEAN Dato Lim Jock Hoi mengungkapkan, sebagai negara Asia yang memiliki potensi bencana alam, sudah saatnya menyelesaikan masalah bencana alam, seperti tsunami, gempa bumi dan bencana alam lain, secara bersama-sama.

Ia mengatakan, kunjungan ke BMKG memberikan kesempatan kepada perwakilan negara yang hadir untuk belajar tentang pentingnya mitigasi bencana. Oleh karena itu, tidak tertutup kemungkinan adanya kerja sama antarpemerintah dalam isu kebencanaan.

Tolak Singapura
Di tempat yang sama Menteri LHK mengatakan Indonesia hingga saat ini menolak para ahli penopang analisis teknis cuaca Singapura dalam Pusat Pengendalian Asap Lintas Batas ASEAN (ACCTHPC).

“Kita tetap tidak mau. Maunya, jangan begitu. Expertcuaca Indonesia tidak ­lebih jelek. Pada intinya kita tidak mau,” ujar Menteri Siti. Hadir dalam kunjungan itu Kepala BMKG Dwikorita Karnawati.

Pernyataan tersebut terkait dengan adanya desakan Singapura agar lembaga cuaca negara itu menjadi pemantau titik api dalam ACCTHPC. (Ant/H-1)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Dedy P
Berita Lainnya