Penegakan Hukum Lingkungan dan ESDM

KEMENTERIAN Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) bekerja sama dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mendorong terbentuknya kolaborasi penegakan hukum untuk menangani masalah terkait dengan lingkungan hidup dan kehutanan serta ESDM.   

“Yang juga sangat penting adalah kolaborasi antara penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) dan inspektur tambang serta pihak lain,” ujar Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar dalam penandatanganan MoU antara Kementerian LHK dan Kementerian ESDM di Jakarta, Senin (29/4).

Dia berharap, ke depan urusan lingkungan hidup yang bersentuhan dengan kegiatan ekonomi ekstraktif akan dapat diatasi dengan berbagai solusi bersama yang lebih baik.

Menteri ESDM Ignasius Jonan mengatakan inspektur tambang dan migas di lingkungan kementerian yang dipimpinnya dapat bekerja sama dengan PPNS KLHK untuk sama-sama membangun pemahaman yang sama dalam penanganan penegakan hukum di lapangan. Pemahaman yang seragam akan memudahkan koordinasi dan sinergi sumber daya dalam satu kolaborasi yang baik.

“Ada pengarahan bersama supaya ini bisa jalan karena kalau tidak, nanti business as usual,” ujar dia.

Jonan menambahkan, baik upaya rehabilitasi lingkungan maupun penegakan hukum juga harus melibatkan pemerintah daerah sebab penerapan kegiatan ekonomi ekstraktif yang bersentuhan dengan lingkungan hidup dan kehutanan banyak terjadi di daerah. (Ant/H-2)