Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMAJUAN suatu bangsa tergantung kualitas sumber daya manusia. Jika sumber daya manusia yang dimiliki berkualitas, pasti bangsa itu akan berjalan maju. Sebaliknya, suatu bangsa tidak dapat berdaya saing jika memiliki sumber daya manusia yang berkualitas rendah.
Karena itu, kebijakan yang tepat ketika pemerintah mulai memprioritaskan pembangunan sumber daya manusia (SDM) pada tahun ini. Presiden Joko Widodo meminta semua kementerian mengutamakan hal tersebut.
Hal tersebut disampaikan Jokowi saat membuka sidang kabinet paripurna di Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa (23/4). Salah satu cara pembangunan SDM, diwacanakan Presiden, yaitu pemberian sejumlah insentif kepada perusahaan agar mau melakukan pelatihan di dalam dan luar negeri bersama pemerintah.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tentu menjadi pihak terkait dalam pembangunan SDM. Pasalnya, pendidikan merupakan tonggak dalam membentuk kualitas SDM.
Hingga kini, secara umum akses layanan pendidikan telah meningkat. Hal itu terlihat dari ketuntasan angka partisipasi kasar (APK) yang tahun ini mencapai 105%.
"Ini menunjukkan tingkat partisipasi pendidikan kita sudah tinggi, dengan angka partisipasi kasar tingkat nasional yang mencapai 105%, di atas 100%," ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendikbud, Didik Suhardi, saat membuka Pelaksanaan Pekan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) Provinsi Sumatra Selatan yang berlangsung di Lubuklinggau, Sabtu (20/4).

Didik berharap, perhelatan pendidikan itu menjadi momentum pengingat atas ketersediaan layanan pendidikan dan kebudayaan bagi masyarakat.
Dengan demikian, peningkatan layanan pendidikan dan kebudayaan dapat tercapai dan menciptakan peserta didik yang berkualitas sekaligus berkarakter.
"Melalui Pekan Pendidikan dan Kebudayaan ini, kami mengharapkan dapat menyampaikan yang telah kami kerjakan, yang akan kami kerjakan, dan yang sedang kami kerjakan. Kami berharap pendidikan di Indonesia ke depan harus semakin meningkat, harus semakin berkualitas dan berkarakter," tuturnya.
Pelaksanaan Pekan Hardiknas Sumatra Selatan diisi berbagai acara dengan melibatkan para pemangku kepentingan pendidikan dan kebudayaan. Acara yang diselenggarakan, di antaranya pameran, senam bersama, panggung kreasi, dan beragam kompetisi bagi siswa. Selain itu, kehadiran berbagai hiburan rakyat menjadi daya tarik tersendiri.
Pencapaian
APK yang tinggi pada tahun ini tidak lepas dari kerja keras Kemendikbud dalam mewujudkan sejumlah programnya. Salah satu program andalan, yaitu kartu Indonesia pintar (KIP). Pada 2018, penerima KIP sebanyak 18.745.047 siswa atau Rp9.713.044.175.000.
Selain itu, Kemendikbud juga membangun sarana dan prasarana sebagai komponen penting dalam mencapai keberhasilan pembangunan pendidikan. Lokus yang menjadi sasaran pembangunan dan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan ditentukan berdasarkan data pokok pendidikan (Dapodik) agar tepat sasaran. Selama 2018, Kemendikbud membangun 118 sekolah baru, 4.358 ruang kelas baru, 24.160 rehabilitasi ruang belajar, dan 3.850 perpustakaan.
Pembangunan pendidikan di daerah timur, seperti Papua dan Papua Barat, tak luput dari perhatian Kemendikbud. Pembangunan sekolah berpola asrama di kedua provinsi tersebut dilakukan sepanjang tahun lalu.
Pembangunan itu meliputi SMP 6 unit, SD-SMP satu atap 5 unit, SMA 2 unit, SMK 1 unit. Semua pembangunan tersebut menelan biaya hingga Rp38.993.351.000.
Lantas, Kemendikbud melaksanakan ujian nasional berbasis komputer (UNBK). Ini merupakan pelaksanaan amanat konstitusi bahwa pemerintah berkewajiban menyelenggarakan sistem penilaian yang objektif, berkeadilan, dan akuntabel.
Pada 2018, realisasi sekolah yang melakukan UNBK sebanyak 59.467 unit atau 6 juta siswa. Manfaat UNBK yaitu hasil ujian nasional dapat digunakan sebagai dasar yang kuat untuk meningkatkan mutu pendidikan. Kompetensi para lulusan dari satuan pendidikan yang menggunakan UNBK pun lebih diakui masyarakat.
Kemendikbud juga melaksanakan revitalisasi vokasi. Upaya tersebut untuk mengurangi pengangguran dengan penerbitan Inpres Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK dalam Rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia.
Pada 2018, Kemendikbud menjalin kerja sama dengan 2.700 industri dan membuat 560 Techno Park. Kemendikbud juga mendirikan 239 SMK Kemaritiman, 279 SMK Pertanian, dan 136 SMK Pariwisata. (S4-25)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved