Kementerian PU-Pera Dorong KPBU untuk Bangun SPAM

PEMERINTAH terus berupaya meningkatkan akses air minum untuk masyarakat. Hingga akhir 2018, ketersediaan air minum di Indonesia baru sebesar 73% dan ditargetkan meningkat menjadi 75% pada 2019.

Untuk mencapai target itu, pemerintah, pada tahun ini akan memaksimalkan program Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

"Jika hanya mengandalkan APBN, hasilnya tidak akan maksimal. Maka itu kita akan libatkan pelaku usaha, baik milik negara ataupun swasta," ujar Menteri PU-Pera Basuki Hadimuljono melalui keterangan resmi, Jumat (26/4).

Dengan skema KPBU, penambahan layanan air minum bisa lebih cepat. Salah satu contoh yang sudah terealisasi adalah KPBU Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan yang melayani 320 ribu sambungan rumah di Surabaya, Pasuruan, Sidoarjo, dan Gresik.

Baca juga: Swasta Harus Diberi Ruang Mengelola Air Bersih

Untuk penetapan tarif, Basuki mengatakan pemerintah tetap memiliki kendali penuh sehingga tidak akan membebani masyarakat

“Walaupun badan usaha dilibatkan, investasi di bidang air minum tetap harus dikuasai oleh negara mulai dari pengaturan dan tarifnya,” tegas Basuki.

Di samping KPBU, Kementerian PU-Pera juga memiliki program reguler untuk peningkatan akses air minum di daerah seperti pembangunan SPAM Ternate, Maluku Utara.

Pembangunan SPAM Ternate dilatarbelakangi semakin meningkatnya kebutuhan pasokan air baku seiring dengan pertumbuhan penduduk yang pesat.

"Meningkatnya kebutuhan air baku menimbulkan persoalan karena selama ini sangat tergantung pada air tanah," tuturnya.

Maka dari itu, pemerintah, dengan mengandalkan APBN, membangun SPAM Ternate dengan Instalasi Pengolahan Air Ultrafiltrasi (IPA-UF) sehingga siap minum.

SPAM berkapasitas 100 liter per detik itu dibangun dengan biaya mencapai Rp45 miliar. (OL-2)