Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
Kumpulan Berita DPR RI
FILM dokumenter Sexy Killer tiba-tiba menjadi perbincangan publik karena menguak sisi-sisi gelap industri pertambangan di Indonesia, khususnya batu bara.
Film berdurasi 88 menit itu juga menceritakan secara runut dampak negatif penambangan batu bara yang menjadi bahan utama operasional Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan pun mengomentari film tersebut. Jonan mengaku belum menyaksikan film dokumenter tersebut. Tapi, soal proses konservasi tidak tuntas pemilik konsesi pertambangan, ia menegaskan sudah tegas menegakkan aturan.
Baca juga: Status Warisan Dunia Subak Terancam Dicabut
Mantan Menteri Perhubungan ini menyebut izin pertambangan yang tidak proreklamasi dan konservasi lingkungan tidak akan ia keluarkan.
"Saya tidak tahu pengelolaan sebelum saya. Tapi, selama saya bertugas di Kementerian ESDM, kita firm kalau tidak ada komitmen jaminan reklamasi, kita tidak akan melayani izin apapun," jelas Jonan.
Akan tetapi, tupoksi perihal revitalisasi lingkungan sejatinya berada di tangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Sedangkan, penambangan ilegal menjadi ranah pemerintah provinsi dan pihak Kepolisian.
"Pemegang konsesi tambang semua harus menjalankan kegiatan reklamasi dan konservasi lingkungan yang sesuai aturan. Saya yakin Kementerian LHK mendorong hal sama untuk penegakan hukum," jelasnya. (OL-2)
GUBERNUR Jawa Barat Dedi Mulyadi menyoroti kompleksitasnya persoalan tambang di Jawa Barat. Tidak hanya yang ilegal, menurutnya yang legal pun tidak luput dari berbagai masalah.
Bareskrim Polri bersama Polda Kepulauan Bangka Belitung menggerebek tiga lokasi pengolahan dan penyimpanan pasir timah ilegal di Kabupaten Belitung Timur dan Belitung.
PT Bukit Makmur Mandiri Utama (BUMA) menandatangani kontrak jangka panjang dengan PT Adaro Indonesia untuk melanjutkan operasional di Tambang Tutupan Selatan
PEMERINTAH Provinsi Sumatra Barat (Pemprov Sumbar) menghentikan sementara aktivitas penambangan batuan di kawasan Nagari Pasie Nan Laweh, Kecamatan Lubuk Alung, Padang Pariaman.
PEMERINTAH Provinsi Kalimantan Selatan mengakui masih kurangnya pengawasan terhadap aktivitas industri ekstraktif pertambangan dan perkebunan.
Direktur Eksekutif Indonesia Mining & Energy Watch Ferdy Hasiman menekankan pentingnya sikap netral dan berbasis fakta dalam mengevaluasi dugaan pelanggaran hukum di industri tambang nikel.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved