Perhutanan Sosial 2,6 Juta Ha

REALISASI program perhutanan sosial yang dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) hingga 1 April lalu mencapai seluas 2,61 juta hektare (ha). Program perhutanan sosial ditargetkan dapat mengatasi kesenjangan sosial dan ekonomi.

"(Perhutanan sosial) sudah seluas 2,61 juta ha, diberikan izin kepada 656.569 keluarga di 314 kabupaten," kata Sekjen KLHK Bambang Hendroyono saat pembukaan Indogreen Environment and Forestry Expo 2019 di Makassar, kemarin.

Ia mengungkapkan, saat ini terdapat 25.863 desa di sekitar kawasan hutan dengan jumlah penduduk sebanyak 9,2 juta keluarga. Sekitar 1,7 juta di antara mereka masuk kategori keluarga miskin.

Menurut Bambang, dengan diberikannya akses legal mengelola hutan kepada masyarakat sekitar melalui perhutanan sosial, pemerintah menargetkan dapat mengatasi kesenjangan sosial dan ekonomi mereka.

"Program perhutanan sosial era Presiden Jokowi merupakan program yang utuh dan koreksi dari konsep pemberdayaan masyarakat desa hutan. Koreksi dilakukan secara sangat mendasar, karena konsepnya didasari pada orientasi untuk keadilan ekonomi masyarakat," ujarnya.

Hasil dari program perhutanan sosial, lanjutnya, dirancang bisa berdampak ganda, yakni tidak sekadar untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga pelestarian hutan. Selain itu, diharapkan juga terjadi perubahan perilaku masyarakat, yakni tidak lagi mengambil hasil hutan secara sembarangan guna menjaga kelestarian hutan.

Baca Juga: Menkeu Terbaik di Asia Pasifik

Bambang mengatakan, pihaknya juga ingin program perhutanan sosial bisa berkontribusi besar dalam meningkatkan devisa sektor kehutanan melalui hasil hutan kayu dan bukan kayu. Menurutnya, hal itu dapat didorong melalui konfigurasi bisnis baru, yakni pengembangan industri berbasis hasil hutan bukan kayu, agroforestry, ekowisata, jasa lingkungan dari air, panas bumi, dan serapan karbon, serta pengembangan bioenergi.

"Potensi pemanfaatan hutan dan pasokan bahan baku industri pada 2045 ditargetkan menghasilkan devisa US$97,51 miliar atau delapan kali lipat devisa sektor kehutanan pada 2018 sebesar US$12,17," tukasnya.

Rehabilitasi hutan

Pada kesempatan itu, ia juga mengungkapkan, KLHK menyiapkan anggaran Rp3 triliun untuk rehabilitasi hutan dan lahan. Dana sebesar itu dialokasikan karena KLHK memproritaskan upaya pemulihan dan rehabilitasi hutan, reklamasi, dan pemulihan ekosistem hutan.

"Tahun 2019 ini kita memang memproritaskan anggaran untuk Direktorat Jenderal Lingkungan Hidup paling besar dari direktorat lainnya dari pagu anggaran kementerian sebesar Rp9 triliun," tutur Bambang.

Melalui penanaman pohon, ujarnya, fungsi hutan yang berada di bagian hulu, yang terdiri dari kawasan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi, akan dikembalikan. Pemerintah tidak akan membiarkan masyarakat merusak hutan di bagian hulu.

Ia juga menyebutkan, bagian hulu menjadi bagian dari 15 prioritas daerah aliras sungai (DAS) dan 15 prioritas danau yang direhabilitasi. Pola penanaman dilakukan guna mendukung infrastruktur waduk dan bendungan dalam memenuhi ketersediaan air.

"Itulah mengapa dari sekarang kita menanam pohon sebanyak mungkin. Diharapkan lima tahun ke depan hutan akan kembali pada fungsiya," kata bambang. (LN/H-1)