Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
GUNA mendukung Gerakan Literasi Nasional (GLN), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Ikatan Penerbit Indonesia (Ikapi) menandatangani nota kesepahaman (MoU) tentang pengembangan literasi dalam rangka meningkatkan fungsi dan peran buku dalam pendidikan dan kebudayaan di tanah air.
"Dengan kerja sama dengan Ikapi ini untuk mewujudkan budaya literasi kita terhadap bahasa, sehingga minat membaca semakin tinggi.
Tentu Kemendikbud tidak bisa sendiri, mesti sinergi dengan masyarakat perbukuan yaitu Ikapi," kata Sekjen Kemendikbud, Didik Suhardi, usai penandatangan MoU dengan Ikapi di Kantor Kemendikbud, Jakarta, Selasa (2/4).
Jalinan kerja sama ini untuk menyemarakkan dan menyongsong peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) yang akan digelar di Kemendikbud dan di seluruh provinsi dan kabupaten/kota.
Didik menambahkan, kerja sama ini untuk menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan, bahwa buku itu harus bermutu, murah, dan merata, mendukung Ikapi semakin banyak di seluruh Indonesia agar terciptanya pasar buku.
"Caranya mesti banyak digelar pameran buku agar tingkat membaca buku anak-anak Indonesia dapat meningkat. Untuk itu, Gerakan Literasi Nasional kemudian juga UU Perbukuan dengan semangat buku murah, merata, dan bermutu ini bisa kita wujudkan di seluruh Tanah Air," ungkap Didik.
Saat ini, Didik mengutarakan, pemerintah setiap tahunnya telah menganggarkan tidak kurang dari Rp10 triliun untuk pengembangan buku, baik buku teks maupun buku non-teks.
"Karena itu, harus ada sinergi antara Pemerintah dengan dunia buku agar pangsa pasar ini bisa diambil dengan baik, jangan sampai nanti hanya di Jawa saja, sedangkan luar Jawa, di daerah terpencil, tidak kebagian buku atau tidak ada pasarnya," ujarnya.
Dalam kesempatan sama, Ketua Umum Ikapi, Rosidayati Rozalina, mengatakan, saat ini pihaknya telah melakukan berbagai upaya mengembangkan literasi di Indonesia.
Melalui pameran buku murah di seluruh Indonesia maupun penyediaan sistem informasi yang akuntabel untuk memudahkan masyarakat memesan buku melalui jaringan internet (online).
Baca juga: 370 Pendamping Baru PKH Siap Emban Tugas
"Pada pameran yang diselenggarakan Ikapi setiap tahunnya sekarang kita buka zona untuk buku-buku yang dijual dengan harga yang sangat murah," kata Rosidayanti.
Sekarang pun, lanjut dia, bukan hanya di Indonesia Book Fair (IBF), tetapi di daerah juga ada Liga Buku Bandung, beberapa penerbit menggelar kegiatan serupa menjual buku murah ke masyarakat.
Khusus untuk daerah terdampak bencana, Ikapi memiliki program sejuta buku yaitu donasi atau pemberian buku-buku kepada masyarakat yang terkena dampak bencana, berupa buku baru maupun buku bekas.
Ikapi berharap bukan hanya dari buku rumah yang disumbangkan, tetapi ada pembelian buku oleh para donatur untuk disumbangkan.
"Jadi bukan hanya mendapat buku bekas tapi juga buku baru yang dijual di pameran," cetusnya.
Rosidayati mengakui minat baca masyarakat masih rendah yakni satu berbanding seribu orang. Namun, saat ini terjadi peningkatan minat baca di masyarakat sebanyak 11,6%.
Sementara itu, produksi buku yang tercatat di International Standard Book Number (ISBN) mencapai 70.000 judul buku per tahun.
Namun, tidak semua judul buku beredar di masyarakat karena ada buku-buku yang diterbitkan oleh lembaga. Ikapi sendiri mencatat ada 30.000 judul buku baru yang beredar di masyarakat per tahun. (OL-1)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved