Mensos: Penurunan Angka Kemiskinan Sangat Signifikan

MENTERI Sosial (Mensos) Agus Gumiwang Kartasasmita menyalurkan bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Tahap I Tahun 2019 saat kunjungan kerja di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, Senin (11/3).

Total bantuan sosial PKH dan BPNT Tahap I 2019 untuk Kabupaten Lumajang senilai Rp64.213.060.000. 

Penyerahan bantuan dilakukan di GOR Wira Bhakti Lumajang dan dihadiri Bupati Lumajang Thoriqul Haq, anggota BPK RI Achsanul Qosasi dan anggota Komisi XI DPR RI, Muhammad Nur Purnamasidi.

Untuk Kabupaten Lumajang, bansos PKH mencakup 46.398 keluarga dengan nilai Rp54.327.250.000. Sedangkan BPNT mencakup 89.871 keluarga dengan nilai Rp9.885.810.000.

Secara umum, pada penyaluran bansos Tahap l Tahun 2019, Kementerian Sosial menyalurkan bansos Rp2.284.533.755.000. Dalam kesempatan ini, Mensos juga menyerahkan bingkisan bagi anak-anak berprestasi, berupa tabungan masing-masing sebesar Rp1.000.000.

Pada kesempatan itu, Mensos mengatakan bahwa Kementerian Sosial sangat konsern dengan graduasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH.

Graduasi mandiri yang dimaksud, artinya penerima manfaat atau KPM PKH sudah bisa lepas dari program bansos yang selama ini diberikan pemerintah. Hal itu karena penerima manfaat dinilai telah mandiri secara ekonomi serta tidak lagi memenuhi syarat kondisional sebagai KPM PKH.

“Jumlah KPM PKH yang telah graduasi sejahtera mandiri meningkat dari tahun ke tahun,” kata Mensos.

Pada 2017 jumlah KPM sejahtera mandiri sebanyak 230.351 keluarga atau 2,3% dari total KPM. Pada 2018 jumlahnya meningkat menjadi 621.789 keluarga atau 6,21% dari total KPM.

Mensos menambahkan pemerintah terus meningkatkan jumlah anggaran untuk PKH dari Rp19 triliun menjadi Rp23 triliun. Tujuannya untuk mempercepat penurunan jumlah orang miskin. 

"PKH ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat penerima maanfaat untuk kesehatan,, pendidikan, dan kesejahteraan ekonomi. Agar masyarakat sejahtera," kata Mensos di depan ratusan penerima PKH.

Baca juga: Mantan Penerima PKH Difasilitasi Jadi Wirausaha Baru

Pada kesempatan itu Mensos melakukan dialog dengan para penerima PKH yang mayoritas diwakili para ibu rumah tangga. 

"Saya juga mengucapkan terima kasih kepada para pendamping PKH di daerah-daerah karena para pendamping ini berkontribusi menurunkan angka kemiskinan di daerah," tambahnya.

Mensos berharap program PKH ini bisa berjalan lancar dengan bersinergi dengan DPR RI dan BPK RI.

Kepala Biro Humas Kemensos Sonny W. Manalu menyatakan, PKH dan BPNT sebagai program prioritas nasional terbukti efektif mengurangi angka kemiskinan secara cukup signifikan.

“Kita berhasil menurunkan angka kemiskinan menjadi 1 digit sejak Maret 2018 sebesar 9,82% dan pada September 2018 turun kembali menjadi 9,66%. Ini merupakan pertama kali dan terendah dalam sejarah,” kata Sonny.

Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla menargetkan pada 2019 ini angka kemiskinan turun lagi menjadi 9,0%. (OL-3)